Penempatan Sri Mulyani Dinilai Ada Kaitannya dengan Bunga Utang yang Makin Bengkak

Kamis, 17 Oktober 2024 – 07:00 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada Senin (14/10) malam.

Dosen Universitas Paramadina Septa Dinata menilai keputusan Prabowo untuk menempatkan kembali Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan adalah sikap yang realistis.

BACA JUGA: Menkeu Sri Mulyani Mewanti-wanti soal Utang Indonesia 2025, Hati-Hati!

Terlebih, Sri Mulyani bakal didampingi tiga rekannya sebagai Wakil Menteri Keuangan.

“Kondisi ekonomi yang kini cenderung kurang stabil, ditambah dengan beban keuangan yang makin besar, bunga utang yang makin besar, sepertinya Pak Prabowo tidak mau mengambil risiko. Maka jalan yang paling realistis itu, ya Sri Mulyani harus diangkat lagi,” ujar Septa Dinata, di Jakarta, Rabu.

BACA JUGA: Dipanggil Prabowo, Sri Mulyani Diminta Jadi Menkeu Lagi

Septa mengatakan pengangkatan tersebut merupakan upaya strategis agar tim ekonomi kabinet baru mendatang dapat segera bekerja, mengingat pengalaman Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan selama hampir dua periode.

Namun, Septa menyebut Prabowo melihat perlunya kaderisasi pada lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada pos menteri, sehingga ditunjuk tiga wakil menteri untuk mendampingi Sri Mulyani.

“Nah, caranya ya ditempel dulu melalui posisi wamenkeu (wakil menteri keuangan) ini. Sebetulnya tiga nama (wamenkeu) ini juga sudah tidak asing lagi kan,” ujarnya.

Ketiga nama tersebut adalah Suahasil Nazara yang sekarang adalah Wamenkeu I dan telah berpengalaman memimpin sejumlah lembaga di bawah Kementerian Keuangan, Thomas Djiwandono yang kini tengah menjabat sebagai Wamenkeu II, serta Anggito Abimanyu yang merupakan ekonom senior dan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara, Septa menyatakan bahwa terdapat sisi positif maupun negatif mengenai pemisahan pengelolaan penerimaan negara dengan Kementerian Keuangan.

Septa menuturkan bahwa bila kewenangan tersebut dipisah, maka kinerja kedua lembaga tersebut menjadi lebih fokus, sementara jika kewenangan tersebut tetap digabung, maka sinkronisasi antara pengeluaran dan pendapatan dapat dilakukan dengan lebih baik.

“Sepertinya memang ini jalan tengah yang juga diambil oleh Pak Prabowo. Di satu sisi ingin dipisahkan, tetapi di sisi lain akhirnya tetap satu payung juga kemungkinannya, tetapi dengan fokus yang berbeda,” katanya lagi.

Prabowo pada Senin (14/10) malam, memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta.

Sri Mulyani mengatakan bahwa ia berdiskusi cukup lama dengan Presiden terpilih tersebut membahas APBN, penguatan Kementerian Keuangan, belanja negara, dan pengelolaan penerimaan negara termasuk pajak.

Kemudian, pemanggilan terhadap Suahasil Nazara, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu dilakukan pada Selasa (15/10) sore.(antara/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler