jpnn.com, SIDOARJO - Janji pemerintah pusat untuk membuka penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) belum juga terwujud.
Hingga kini, badan kepegawaian daerah (BKD) masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Jika kembali tertunda, alokasi anggaran bakal menumpuk di kas daerah.
BACA JUGA: Jika Sudah Rekrutmen CPNS, Guru PNS di Swasta Harus Ditarik
Kepastian itu disampaikan Kepala BKD Sri Witarsih pada Sabtu (18/8). Menurut Sri, tahun ini pihaknya berkali-kali menghadiri rapat persiapan penerimaan pegawai di Jakarta.
Awalnya pemerintah menjanjikan tahun ini moratorium penerimaan pegawai dicabut. Seluruh daerah bisa membuka lowongan untuk PNS.
BACA JUGA: Sebaiknya Angkat Pegawai Kontrak Pemkot jadi PNS
Rencana itu disambut sejumlah daerah. Terutama Sidoarjo. Sebab, Kota Delta sudah kekurangan pegawai. ''Butuh tiga ribu pegawai baru,'' katanya.
Namun, hingga bulan ini, harapan itu tak kunjung terwujud. Pemerintah belum memberikan tanggal pasti pembukaan penerimaan pegawai.
BACA JUGA: Jumlah Formasi CPNS Bisa Bertambah
''Kami masih menunggu,'' jelasnya.
Lama ditunggu, akhirnya pemerintah mengeluarkan keputusan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) menetapkan penerimaan pegawai ditunda hingga tahun depan.
Sri mengatakan, pihaknya sudah mendengar informasi tersebut, tetapi sebatas dari media. Karena itu, pihaknya belum bisa mengambil keputusan. ''Kami tunggu informasi resmi dari pemerintah,'' jelasnya.
Sementara itu, penundaan penerimaan pegawai tersebut bakal menambah dana sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
Sebab, pemkab telanjur mengalokasikan anggaran. Tahun ini besarnya mencapai Rp 4 miliar. Menurut Sri, dana yang tidak terpakai itu disimpan di kas daerah.
Meski tidak digunakan, anggaran itu tidak sia-sia. ''Bisa digunakan tahun depan,'' ujarnya.
Pada bagian lain, anggota banggar Wisnu Pradono mengatakan, setiap tahun silpa penerimaan pegawai terus bertambah. Tahun lalu dana Rp 4 miliar mengendap.
''Sekarang juga bertambah,'' katanya. Politikus PDIP itu menambahkan, pemkab seharusnya memastikan sebelum mengalokasikan anggaran. Dengan begitu, dana tidak mengendap di kas daerah.
''Lebih baik untuk anggaran pembangunan,'' ucapnya. (aph/c7/ai/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sabar ya, Surabaya Masih Tunggu Kuota CPNS
Redaktur & Reporter : Natalia