Menurutnya, hal ini sudah beberapa kali terjadi di Indonesia, namun tetap saja berbagai pihak belum juga menyadari. "Contoh saja, permasalahan penetapan upah minimum yang terjadi di Tangerang. Apindo mengkhawatirkan akan terjadi deindustrialisasi di Tangerang, di mana dunia usaha di Tangerang yang didominasi sektor padat karya akan sangat terbebani dengan kenaikan upah minimum yang signifikan tanpa diiringi produktivitas usaha," terang Anton di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, Rabu (26/9).
Anton menyebutkan, deindustrialisasi yang dikhawatirkan Apindo antara lain berupa penutupan perusahaan, relokasi/pemindahan usaha ke daerah lain atau negara lain, dan rasionalisasi yang dilakukan perusahaan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Akibatnya, para buruh pun terbentuk untuk melakukan kebiasaan negatif di saat kenaikan upah minimum yang tidak sesuai. Hal ini sudah mulai terasa dengan adanya isu pergerakan pekerja/buruh menunut kenaikan upah minimum di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan, sampai ada aksi blokir jalan dan kekerasan," tukas Anton.
Lebih jauh Anton menambahkan, permasalahan penetapan upah yang asal-asalan ini sangat berpotensi merugikan bangsa Indonesia. Kerugian yang dimaksud, kata Anton, adalah menurunnya daya tarik investasi di Indonesia.
"Permasalahan ketetapan upah minimum dapat mengganggu bagi rencana besar bangsa ini untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi," tuturnya. (Cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Maksud di Balik Hancurnya Saham BUMI
Redaktur : Tim Redaksi