Pengacara Dhana Pertanyakan Nilai Kerugian Negara

Senin, 02 Juli 2012 – 21:21 WIB

JAKARTA - Tim penasihat hukum Dhana Widyatmika mempertanyakan nilai uang hasil tindak pidana korupsi yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU)kejaksaan pada mantan pegawai Ditjen Pajak yang didakwa korupsi itu. Pasalnya, sejak awal kasus Dhana mencuat berembus isu dari Kejaksaan bahwa Dhana melakukan korupsi hampir mencapai Rp 60 miliar. Namun, angka ini berbeda dengan dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (2/7).

“Kita tahu sebelumnya dia (Dhana) dituduh melakukan korupsi Rp 60 miliar, Rp 40 miliar, dan seterusnya, tapi yang didakwakan ternyata hanya Rp 3 miliar sampai Rp 2 miliar saja. Ini membingungkan kami, apa yang sebenarnya ada dalam dakwaan?” kata salah satu kuasa hukum Dhana, Luthfie Hakim.

Mereka menganggap dakwaan Dhana pada sidang tersebut hanya antiklimaks dibanding kehebohan berita soal korupsi dana yang diungkap Kejaksaan Agung selama ini. Rencananya tim kuasa hukum Dhana akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang akan dibacakan dalam persidangan pekan depan.

Adapun sejumlah tindakan korupsi yang dilakukan Dhana dalam dakwaan memang tidak mencapai angka Rp 60 miliar. Ia dituduhkan menerima uang gratifikasi sebesar Rp 2,75 miliar.

Imbalan ini ia dapatkan karena membantu tim pemeriksa pajak mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PT Mutiara Virgo. Awalnya ia mendapat dana yang dijanjikan oleh Herly Isdiharsono melalui saksi Liana Apriani dan Veemy Solichin dengan total Rp 3,4 miliar.

Dhana juga terlibat dugaan korupsi terkait  penyelesaian masalah Pajak Kurang Bayar  PT Kornet Trans Utama  Tahun Pajak 2002. JPU menyebut ia bersama rekannya Firman dan Salman Maghfiron telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 967.116.443,- ditambah bunga sebesar Rp 241.677.040.

Mereka menggunakan data eksternal pajak yang tidak valid untuk PT Kornet Trans Utama. Meski, perusahaan tersebut tidak menyetujui data eksternal yang dipakai. Akibatnya, negara yang harus membayar kompensasi kepada perusahaan tersebut. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Semarang, PKS Tolak Pelicin Tapi Minta Proyek


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler