JAKARTA - Mochtar Mohammad menolak menjalani eksekusi atas putusan pengadilan yang menghukumnya dengan pidana enam tahun penjara. Penasihat hukum Mochtar, Sira Prayuna, menyatakan bahwa hingga saat ini kliennya masih belum menerima salinan putusan kasasi.
Saat dihubungi, Sira mengaku sedang berada di kediaman Mochtar di Bekasi. "Saya mau tunggu jaksa. Katanya kan jaksa mau datang. Silakan, saya tunggu," kata Sira saat dihubungi, Selasa (20/3) petang.
Namun ditegaskannya, tidak ada dasar hukum bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk melakukan eksekusi atas putusan MA yang menyatakan Mochtar bersalah karena korupsi. Sebab, UU KUHAP menyatakan bahwa eksekusi dilakukan jika sudah ada salinan putusan pengadilan. "
Lebih lanjut Sira mengatakan, Mochtar selaku Wali Kota Bekasi adalah pejabat negara yang memiliki harkat dan martabat. Sira pun menjamin bahwa kliennya akan menjalani proses hukum. "Cuma tanpa salinan putusan, apa dasar hukumnya? tandasnya.
Untuk diketahui, Mochtar yang didakwa korupsi oleh KPK ternyata divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Bandung. Tak terima dengan pengadilan tingkat pertama, JPU KPK pun mengajukan kasasi.
Majelis kasasi MA akhirnya memutuskan Mochtar bersalah karena korupsi. Majelis yang diketuai Djoko Sarwoko beserta dua hakim anggota, Krisna Harahap dan Leo Hutagalung, menghukum politisi PDI Perjuangan itu dengan penjara selama enam tahun penjara plus denda Rp 300 juta. Selain itu, majelis juga memerintahkan Mochtar membayar kerugian negara sebesar Rp 639 juta. (ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga BBM Naik, Jangan Sampai Ada PHK
Redaktur : Tim Redaksi