Pengadaan Maung Harus Transparan, Jangan Sampai jadi 'Bancakan' Korupsi

Rabu, 30 Oktober 2024 – 17:13 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyapa warga dari mobil Pindad Maung Garuda saat tiba di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10). Foto: Hafidz Mubarak A/foc/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Galau D. Muhammad menyoroti tentang rencana pemerintah melakukan pemakaian Maung sebagai kendaraan pejabat tinggi negara.

Galau menyebut pada prinsipnya, memang pengadaan mobil dinas menteri, kepala badan, dan eselon 1 tentu dilakukan secara berkala sesuai kelayakan unit dan standard masa penggunaan.

BACA JUGA: Soal Anggaran Maung Pindad, Kemenkeu Beri Klarifikasi, Begini

"Life time wajarnya 4-5 tahun. Namun, titik krusial dari keinginan Prabowo ini adalah keinginan untuk pengadaan secara masal tanpa lebih awal mengaudit status unit yang tersedia saat ini," ujar Galau kepada JPNN.com, Rabu (30/10).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo menginginkan penggunaan mobil impor sebagai kendaraan dinas ditiadakan di era pemerintahannya.

BACA JUGA: Prabowo Mau Maung Pindad Jadi Mobil Dinas Gubernur, Bey: Tunggu Arahan Pusat

Oleh karena itu, rencananya Prabowo akan menggunakan 'Maung' buatan Pindad sebagai kendaraan dinas para pembantunya.

Namun, penggunaan Maung sebagai kendaraan dinas tidak sesederhana kelihatannya. Sebab, apabila pengadaan ini akan dihadiahi kepada seluruh jajaran kabinet baru meliputi menteri, wakil menteri, kepala badan, dan pejabat tinggi.

"Setidaknya terdapat 136 pejabat. Mengingat kisaran harga Maung versi sipil senilai Rp 1,2 miliar per unit. Maka, anggaran negara yang perlu dialokasikan khusus mencapai Rp 163,2 miliar," jelas Galau.

Menurut Galau, belum lagi jika menghitung pejabat setingkat eselon 1.

Galau pun mengutip ucapan Erick Tohir yang menyatakan bahwa ada permintaan Maung sebanyak 4.600 unit dari Kemenhan dalam dua tahun ke depan juga menjadi kekhawatiran mendalam terkait alokasi anggaran senilai Rp 5,5 triliun (dengan asumsi kisaran harga yang sama).

"Oleh karenanya, transparansi pengadaan Maung ini menjadi penting supaya sesuai dengan kebutuhan dan tidak menjadi bancakan korupsi. Hal ini menjadi tambahan beban bagi APBN yang sudah terlanjur rentan akibat jatuh tempo utang dan turunnya pendapatan pajak," papar Galau.

Dia menambahkan narasi untuk memajukan karya bangsa juga tak sepenuhnya tepat kalau hanya dinikmati oleh kalangan elit.

"Justru menjadi tantangan kedepan, adalah bagaimana menjadikan Maung sebagai unit yang diminati pasar dengan keunggulan teknologi dan otomatisasi produksi yang andal," pungkas Galau.(mcr10/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
Prabowo   korupsi   Maung   industri  

Terpopuler