JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, menolak permintaan kubu M Nazaruddin agar membuat penetapan untuk menghadirkan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, sebagai saksi pada persidangan kasus suap Wisma Atlet. Padahal, kubu Nazaruddin berpendapat kehadiran Anas itu penting sebagai saksi meringankan.
Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Nazaruddin, Darmawati Ningsih, menyatakan bahwa sebenarnya pada persidangan sebelumnya Majelis sudash memberi kesempatan agar saksi-saksi meringankan bisa dihadirkan pada persidangan hari ini. "Majelis pada persidangan sebelumnya sudah memberi kesempatan agar bisa dihadirkan pada persidangan hari ini," ucap Drmawati saat memimpin persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (7/3).
Sebelumnya, Tim Penasihat Hukum Nazaruddin meminta agar majelis membuat penetapan untuk mengadirkan Anas Urbaningrum dan sejumlah anggota DPR RI ke persidangan. Anas dibutuhkan sebagai saksi meringankan, untuk memperkuat sanggahan Nazaruddin bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu bukan satu-satunya pemilik PT Anugrah Nusantara ataupun Permai Grup.
Sementara anggota DPR yang hendak dihadirkan kubu Nazaruddin adalah para politisi Partai Dmeokrat yang ikut dalam Tim Pencari Fakta (TPF) kasus suap Wisma Atlet bentukan Partai Demokrat. Mereka adalah Edi Ramli Sitanggang, Max Sopacua dan Benny K Harman.
Namun majelis meminta surat kesediaan dari nama-nama yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Nazaruddin. "Mana surat kesediannya? Seharusnya dikirim ke pengadilan," kata Darmawati.
Namun ternyata Tim Penasihat Hukum Nazaruddin tak mampu menunjukkannya. "Majelis tidak dapat menyetujui permintaan Tim Penasihat Hukum," ucap Darmawati.
Keputusan majelis itu jelas membuat kubu Nazaruddin kecewa. "Kami ini meminta keadilan, Yang Mulia. Jangan dibatas-batasi," ucap Hotman Paris Hutapea yang menjadi anggota tim penasihat hukum Nazar.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Didesak Beri Klarifikasi Pencopotan Yurod
Redaktur : Tim Redaksi