jpnn.com, MATARAM - Sekretaris DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat Zainul Aidi menyatakan, seluruh kader dan pengurus PD NTB setia kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pernyataan kesetiaan dituangkan dalam bentuk surat yang dikirim kepada AHY.
BACA JUGA: Saran buat AHY Hadapi Gerpol di Demokrat: Saling Buka Aib Berisiko untuk 2024
"Alhamdulillah, pengurus DPD Demokrat NTB dan seluruh DPC Partai Demokrat se-NTB sudah menyerahkan surat kesetiaan kepada AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah," kata Zainul Aidi kepada wartawan di Mataram, Rabu (3/2).
Zainul Aidi menegaskan bahwa tidak ada satupun pengurus atau kader Partai Demokrat NTB yang ikut terlibat dalam rencana penggulingan AHY sebagai ketua umum.
BACA JUGA: Menghadapi Ancaman Kudeta, Andi Demokrat Menyampaikan Seruan
"Di NTB alhamdulillah tidak ada, semua kader dan pengurus partai Demokrat NTB solid membela dan bersama Ketum AHY," tegasnya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh pengurus DPD Partai Demokrat NTB Junaidi Kasum.
BACA JUGA: PG Tergolong Orang Berbahaya, Mengerikan, Kawannya Belum Tertangkap
Dia juga memastikan tidak ada oknum kader atau pengurus Partai Demokrat dari NTB yang terindikasi terlibat dalam kelompok yang ingin menggulingkan Ketua Umum AHY. Semua kader dan pengurus partai Demokrat NTB solid mendukung AHY.
"Di NTB tidak ada oknum kader yang di luar gerbong AHY. Kami sangat solid mendukung AHY jadi capres 2024. Yang diam-diam ke Jakarta itu tidak ada, semua kader solid," tegasnya.
Hanya saja dia khawatir dinilai sebagai bagian dari kelompok yang ingin memecah belah Partai Demokrat.
Pasalnya, Junaidi mengaku dirinya sempat berbeda dengan sikap para kader Partai Demokrat yang duduk DPRD Provinsi NTB terkait dengan rencana mengajukan hak Interpelasi ke Gubernur NTB.
Kemudian juga sikapnya yang memberikan kritik dan masukan kepada pengurus DPD Demokrat NTB.
"Saya minta ini jangan ditumpangi untuk membenarkan diri bahwa ada oknum pengurus DPD partai Demokrat NTB melakukan pemecahan, jangan bilang ada oknum. Kalau soal berbeda pendapat sah-sah saja, jangan kita berbeda pendapat kemudian saya dikira bagian dari pemecah belah," katanya.
"Kita (Junaidi) berbeda pendapat soal interpelasi, karena sebagai pengusung, kita wajib mengawal dan mengantarkan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah sampai lima tahun masa jabatannya. Kemudian saya juga pernah ke Jakarta, tapi bertemu melapor ke Pak Sekjen terkait dengan kondisi partai. Soal bagaimana mereka menilai, silakan ditanyakan langsung ke DPP, nanti DPP yang memutuskan," katanya. (antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Soetomo