Pengalaman Politik Zaki Iskandar Sudah Layak Pimpin Golkar

Selasa, 16 Februari 2016 – 20:30 WIB
Zaki Iskandar

jpnn.com - JawaPos.com JAKARTA - Perbincangan pencalonan Zaki Iskandar sebagai calon ketua umum Golkar terus menggelinding. Ia menarik perhatian karena menyandang status sebagai calon termuda.

Saat ini Zaki berusia 42 tahun. Selain menjabat sebagai ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang dan di pernah menjadi anggota DPR, ia juga bupati Tangerang.

BACA JUGA: Ditahan KPK, Anak Buah Jonan Pilih Bungkam

Politikus Golkar, Tantowi Yahya mengatakan, Zaki memang tergolong calon termuda, namun di internal Golkar bukanlah orang baru.

"Beliau memang muda, tapi seumur-umur sudah Golkar. Bahkan lahir dan dibesarkan di partai ini," ujar politikus Golkar, Tantowi Yahya, saat dihubungi (Selasa, 16/2).

BACA JUGA: Simak Sikap GP Ansor Terhadap LGBT

Tantowi yang juga anggota Komisi I DPR mengungkapkan bahwa pemilik nama lengkap Ahmed Zaki Iskandar tersebut itu juga mewarisi darah Golkar. "Jadi prestasinya layak diperhitungkan oleh calon yang lain," katanya.

Zaki kini berusia 42 tahun. Dia juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang, dan pernah menjadi anggota DPR.

BACA JUGA: Mendagri Pastikan BP Batam Bakal Dibubarkan

"Jadi jangan dilihat mudanya, tapi lihatlah pengalaman politik beliau yang sangat mumpuni," puji dia.

Selain Zaki, Tantowi juga mengapresiasi banyak tokoh muda Golkar lainnya yang maju bersaing dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai beringin. "Semua calon yang bersaing di bawah umur 50 tahun," sebut Tantowi.

Namun, yang perlu dilakukan Zaki dan tokoh muda lainnya saat ini adalah mulai mendekati para pemilik suara yang berjumlah 600 orang, mulai dari pimpinan DPD I, Pimpinan DPD II dan juga jajaran pimpinan DPP Golkar.

"Jadi siapapun yang berminat menjadi caketum Golkar harus membuat pemilih terkesan dan tertarik," saran dia.

Selain itu, Tantowi juga meminta seluruh caketum yang akan bertarung mempunyai kecerdasan sehingga bisa membaca arah politik dalam negeri serta harus bisa menerjemahkan fungsi negara kesejahteraan tahun 2045 yang merupakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Partai Golkar.

"Tanpa adanya kemampuan itu akan sulit bagi partai memainkan peran penting sebagai partai yang menjunjung tinggi pembangunan dan melakukan kritik cerdas kepada pemerintah," pungkasnya. (jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Mbak Puan Tegaskan Komitmen Pemerintah Bantu TKI Ilegal


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler