jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah terus mengkaji wacana pembubaran Badan Pengusahaan Batam. Menurutnya, pembubaran institusi yang dulunya bernama Otorita Batam itu akan dilakukan dalam waktu dekat.
Menurut Tjahjo, hal yang harus dijaga di Batam adalah iklim investasi. "Sekarang posisinya (BP Batam, red) masih ada, tapi digantikan nanti,” ujar Tjahjo di Jakarta, Senin (16/2).
BACA JUGA: Mbak Puan Tegaskan Komitmen Pemerintah Bantu TKI Ilegal
Menurutnya, pembubaran cukup dengan penerbitan peraturan pemerintah. ”Berdasarkan keluarnya PP (peraturan pemerintah,red), itu otomatis," tegasnya.
Menurut Tjahjo, munculnya usul pembubaran BP Batam didasari pentingnya memudahkan perizinan bagi investor. Sebab, saat ini ada dualisme kelembagaan di Batam yang bertanggung jawab soal penerbitan izin.
BACA JUGA: DPD: Polri dan Kejaksaan Agung Juga Perlu Dewan Pengawas
"Jadi ini untuk lebih memudahkan, supaya jangan ada dualisme. Bagi pengusaha juga ada kepastian hukum, ada jaminan untuk urusan pengembangan Batam. Jadi satu komando," ujarnya.
Menteri yang juga politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, paling tidak ada tiga lembaga yang menangani perizinan di Batam. Mulai dari Pemkot Batam, Pemprov Kepulauan Riau dan BP Batam.
BACA JUGA: Korban Novel Hanya Dapat Simpati Kejagung
"Nah tiga ini mau di-simple-kan. Kan enggak mungkin rumah tangga ada tiga kepalanya. Bayangkan Hang Nadim (bandara udara,red) sama pelabuhan di Batam itu di bawah otorita bukan kewenangan departemen perhubungan. Itu niscaya," ujarnya.
Tjahjo menegaskan, pembahasan lebih lanjut terkait nasib BP Batam akan digelar pada Jumat (19/2) mendatang. Untuk itu, Kementerian Koordinator Perekonomian akan mengundang gubernur dan ketua DPRD Kepri, serta sejumlah lembaga terkait lainnya.
Sementara untuk wali kota Batam belum bisa diundang. "Wali kotanya (Batam,red) kan belum dilantik, baru Maret nanti dilantiknya. Sementara di-take over oleh menko dulu. Jumat nanti mengundang gubernur, ketua DPRD untuk membentuk dewan kawasan," ujar Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahmad Basarah: Perlu Gerakan Pembudayaan Pancasila
Redaktur : Tim Redaksi