jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap perayaan Natal dan perayaan tahun baru (Nataru) berlangsung kondusif. Karena itu, dia meminta pengamanan Nataru dilakukan Polri secara maksimal.
Menurut Sahroni, keberhasilan pengamanan yang dilakukan Polri juga akan menggambarkan siap tidaknya menghadapi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.
BACA JUGA: Sudah 93 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta
“Aman tidaknya perayaan Natal dan tahun baru kali ini akan memberikan gambaran kesiapan Polri meredam gangguan saat pemilu yang tinggal hitungan bulan saja. Terlebih pemilu serentak masih berpotensi munculnya penggunaan SARA yang menimbulkan disharmonisasi,” kata Sahroni, Minggu (23/12).
Politikus Partai Nasdem mengingatkan, Polri tidak boleh lengah dalam pengamanan Nataru khususnya terhadap aksi teror. Sahroni menyatakan pelaku yang mencoba merusak tatanan harmonis kerukunan umat beragama dengan aksi bom di gereja atau tempat lain saat pelaksanaan Nataru harus ditindak tegas.
BACA JUGA: Surat Wali Kota Malang tentang Nataru Dinilai Diskriminatif
Sahroni meminta Polri mencermati dan menganalisis rangkaian teror bom yang terjadi pada tahun ini. Seperti lima bom yang diledakkan di Surabaya, Jawa Timur, 13-14 Mei 2018 lalu.
“Jangan lengah terhadap aksi teror. Saya yakin Polri telah melakukan pemetaan dengan baik dan mampu mengamankan potensi gangguan yang akan muncul,” pesan Sahroni. Dia berharap peristiwa bom di gereja saat malam Nataru pada 2000 silam lalu tidak terulang.
BACA JUGA: Pengamanan Gereja di Kota Bekasi, 800 Personel Dikerahkan
Sebelumnya, Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, sebanyak 94.946 polisi disiagakan untuk pengamanan Nataru. Pengamanan dibuat dalam skema prioritas satu dan dua.
Total kekuatan untuk Polda yang masuk prioritas satu, sebanyak 69.080 personel. Sementara 1/3 personil Polri dikerahkan untuk pengamanan Polda berkategori prioritas dua.
Polda yang termasuk prioritas satu yakni Polda Sumatera Utara, Lampung, Banten, Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Maluku, NTT, dan Papua.
Sementara 21 polda kategori prioritas dua diantaranya Polda Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.
Dengan objek pengamanan sebanyak 57.946 lokasi dengan fokus terbesar tempat ibadah, Dedi menuturkan, pengamanan bersinergi dengan TNI, pemda, ormas,,dan stakeholder terkait. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sambut Nataru, Angkasa Pura I Siapkan 3.700 Personel
Redaktur & Reporter : Boy