jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf menilai kubu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP M Romahurmuziy setengah hati dalam menghadapi Suryadharma Ali yang dianggap telah melanggar aturan internal di partai berlambang Ka’bah itu. Sebab, harusnya SDA sudah dipecat dari posisinya sebagai Ketua Umum PPP karena melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).
"Awalnya, kubu Romahurmuziy menuding kubu SDA melanggar AD dan ART karena mengumumkan dukungan kepada capres (calon presiden, red) Prabowo Subianto dan berkoalisi dengan Partai Gerindra tanpa persetujuan partai. Tapi kubu Romahurmuziy tidak berani memecat SDA," kata Asep saat dihubungi wartawan, Minggu (27/4).
BACA JUGA: Pramono Edhie Sodorkan Konsep Agar Indonesia DItakuti
Menurutnya, jika SDA memang sudah jelas-jelas melanggar AD/ART PPP maka harusnya kubu Romahurmuziy berani mengambil tindakan tegas. Asep bahkan mengatakan bahwa seharusnya kubu Romi -sapaan Romahurmuziy- tidak perlu menempuh jalan islah.
"Anehnya islah berlangsung tapi ada syarat. Ini artinya fatwa Ketua Majelis Syariah PPP, Maimun Zubair dipolitisir," ujar Asep.
BACA JUGA: Anggap JK Bisa Tutupi Kelemahan Jokowi di Bidang Ekonomi
Menurutnya, islah bersyarat dengan mempercepat muktamar sementara Suryadharma masih tetap Ketua Umum PPP itu ibarat memaafkan seseorang yang telah melanggar hukum tapi hukuman tetap dijalankan.
"Bagaimana ada islah kalau ada percepatan muktamar? Ini sama saja ada pembunuh yang dimaafkan tapi tetap dihukum mati karena perbuatannya. Apa ini yang namanya Islah? Kalau islah atau ada perdamaian, maka seorang yang bersalah dimaafkan dan tidak ada lagi tindakan," ujarnya.
BACA JUGA: Pilih Cawapres Prabowo, PKS Ogah Ical
Asep melihat ada alasan pragmatis di balik kisruh di PPP. Ini terkait dukung-mendukung calon presiden. "Alasan dukungan ini biasanya sangat pragmatis dan tidak ada kaitan dengan pelanggaran AD/ART ataupun ideologi partai," imbuh Asep.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Priyo Cocok jadi Cawapres Prabowo atau Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi