jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin angkat bicara terkait viralnya anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) ungkap kekesalan lantaran dituduh curang.
Dia mengatakan pesta demokrasi lima tahunan serentak yang digelar pada Rabu (14/2) lalu berjalan dengan lancar, di antaranya berkat kerja keras anggota KPPS.
BACA JUGA: Pertanyakan Hasil Hitung Cepat, Poros Buruh Tolak Pilpres Curang
Ujang menilai anggota KPPS telah bekerja penuh semangat dan gotong royong di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
Bahkan, ada sejumlah anggota KPPS yang mencurahkan seluruh kemampuannya, kelelahan, dan meninggal juga masih menjadi duka bagi Pemilu 2024.
BACA JUGA: Yanuar Arif Wibowo: KPPS & PPK Harus Profesional dalam Proses Rekapitulasi di Dapil VIII Jateng
Namun, sayangnya upaya maksimal tersebut justru berbuah pandangan negatif.
Masih banyak pihak merasa bahwa sumber kecurangan di TPS, salah satunya terjadi oleh oknum anggota KPPS.
BACA JUGA: Rumah Ketua KPPS Dilempar Bom oleh OTK di Pamekasan
Mereka pun mencurahkan pendapat di media sosial X (dahulu Twitter) hingga TikTok.
Hal tersebut dianggap efektif lantaran mampu menyajikan tontonan dalam bentuk video singkat, siaran langsung atau Live dan digemari banyak pihak.
Bahkan, videonya tembus menjadi FYP (for your page) lantaran muncul di halaman TikTok.
Para petugas KPPS geram, kesal, meradang dan mengaku sakit hati, karena kerja keras mereka malah dituduh melakukan kecurangan.
"Mari kita menjaga demokrasi pasca-pemilu, mengawal suara dan jangan menggoreng-goreng isu. Sebab secara umum, kinerja anggota KPPS sudah bagus, karena sesuai aturan. Harus diakui juga dalam pekerjaan apapun ada tingkatan penilaiannya, ada yang kerja bagus, biasa dan kurang bagus. Itu hal yang umum kita temukan di mana pun," kata Ujang dalam keterangannya, Rabu (21/2).
Dia menegaskan anggota KPPS sudah penuh perjuangan dan tidak patut dianggap sebagai pelaku kecurangan.
Apalagi, pihak yang kalah seringkali menyerang dan mengklaim adanya kecurangan dalam proses pemilu.
Padahal di masing-masing TPS terdapat petugas pengawas, Bawaslu, saksi peserta pemilu, dan petugas keamanan dari TNI, Polri hingga RW dan RT.
Jumlah yang sangat besar untuk melaksanakan pemungutan suara dengan jujur dan adil.
Selain itu, pemungutan dan penghitungan suara di TPS pun dilakukan secara akuntabel dan transparan.
Sebab, seluruh masyarakat bisa menyaksikan prosesnya mulai awal hingga akhir.
Untuk menjamin rasa aman, TPS dijaga petugas ketertiban dari berbagai unsur.
Tidak hanya itu, pengawas TPS yang berada di masing-masing tempat pemungutan suara memastikan mekanisme, prosedur, dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai ketentuan.
Saksi peserta pemilu pun turut hadir dan mengawasi jalannya kegiatan di TPS.
Narasi kecurangan, dilanjutkan Ujang, menjadi hal biasa dilakukan pihak yang kalah dan merasa kecewa.
Namun perlu diingat, tidak baik disampaikan tanpa bukti lantaran para petugas sudah gigih bekerja di lapangan.
"Kalau kemudian memang terbukti ditemukan ada kesalahan input, misalnya dari seribuan anggota KPPS yang tersebar di 820 ribuan TPS, mungkin tidak lepas dari human error dan belum tentu juga kecurangan. Kalau ditemukan kesalahan input maka silakan dicek kembali, evaluasi, terapkan sanksi dan diperbaiki. Kalau masih tidak puas, silahkan laporkan, buktikan di Bawaslu bahkan hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK)," paparnya.
Petugas KPPS bekerja sejak mengantarkan undangan kepada para pemilih, yang kemudian juga nama-nama yang masuk dalam DPT, dan mengimbau hadir ke TPS.
Kemudian saat waktu pemilihan, mulai dari pagi hingga dini hari untuk menyelesaikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
Meskipun jumlah pemilih di TPS diatur maksimal untuk 300 pemilih, tetapi penyelenggaraan lima jenis pemilihan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan rumit untuk menyelesaikannya.
Fisik yang terkuras dan konsentrasi yang melemah pasti akan terjadi demi aturan undang-undang yang mengharuskan proses pemungutan dan penghitungan suara harus selesai pada hari yang sama.
Oleh karena itu, petugas KPPS komitmen dalam menyelesaikannya. (mar1/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi