jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat mengkritik sikap politisi PDIP, Effendy Simbolon yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menaikkan harga BBM sebelum membereskan persoalan mafia migas dan membenahi persoalan di migas.
Menurut Syarif, Effendy seperti tidak memahami persoalan bahwa memberantas mafia migas bukan persoalan yang bisa diselesaikan dalam sekejap.
BACA JUGA: Tes CPNS Tidak Serentak Satu Provinsi
“Memberantas mafia migas itu tidak bisa secepat kilat. Kalau menunggu pemberantasan mafia migas baru Jokowi boleh menaikkan BBM, kapan subsidi bisa dikurangi? Pemberantasan mafia migas itu sulit dan Effendy sebagai anggota komisi VII harusnya paham,” kata Syarif, ketika dihubungi wartawan, Kamis (6/10).
Mafia migas lanjutnya, multi level dan semua terkait. Bisa jadi Jokowi belum mampu memberantas mafia migas karena ada bagian-bagian mafia migas berada di lingkarannya sehingga sulit memiliah yang mana mafia migas dan mana yang tidak.
BACA JUGA: Tersangka Korupsi di USU Bertambah Menjadi 7 Orang
“Bisa saja teman yang ada dalam lingkaran Jokowi bagian dari mafia. Kalau itu yang terjadi, maka tentu Jokowi butuh waktu untuk membenahi rumahnya sendiri dari teman-teman mafia migas,” jelasnya.
Andai Jokowi memberantas mafia migas mulai saat ini, belum tentu bisa selesai hingga pemerintahan Jokowi berakhir.
BACA JUGA: Polri Antisipasi Penimbunan BBM
”Makanya, kalau menuntut mafia migas diberantas dulu baru bisa disesuaikan harga BBM, maka tidak akan ada penyesuaian,” imbuhnya.
Selain itu, dia meminta para kader KIH menerima secara positif langkah-langkah Jokowi. Paling tidak Jokowi berupaya menepati janji untuk kerja, kerja dan kerja sesuai janjinya.
“Ya, KIH harusnya mendukung Jokowi yang menerapkan prinsip kerja, kerja,kerja, walaupun terkadang lompat pagar seperti pada kasus penerbitan tiga kartu,” ungkapnya.
Kader KIH harusnya mengingatkan menteri-menteri Jokowi untuk tidak sekedar blusukan yang hanya membawa misi pencitraan tanpa hasil kerja yang kongkrit.
”Seperti untuk apa kalau memang berniat kerja bawa wartawan ramai-ramai, datang ke lokasi diambil gambarnya lalu pulang? Yang seperti ini yang harusnya dikritik bahwa para menteri bekerja untuk kemaslahatan tanpa perlu disorot media,” pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemenpora Buka Wacana Teruskan Proyek Hambalang
Redaktur : Tim Redaksi