jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Alfarisi Thalib menilai pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo, dilanjutkan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dan pertemuan dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, dapat dibaca sebagai upaya lobi dalam rangka tukar tambah kepentingan politik. Hal itu mengemuka setelah pertemuan keempat tokoh digelar jelang finalisasi penyusunan Kabinet Kerja jilid II.
“Dari gestur politik Prabowo, saya mendeskripsikan salah satu kepentingan utama Partai Gerindra mendapat kursi menteri," ujar Alfarisi kepada jpnn.com, Selasa (15/10).
BACA JUGA: Jokowi dan Prabowo Makin Mesra, Media Australia Sebut Indonesia Defisit Demokrasi
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS) ini, para petinggi Partai Gerindra sah-sah saja membantah kesimpulan tersebut. Karena sampai saat ini belum ada fakta akurat, berapa kursi menteri yang bakal diberikan pada kader Gerindra, jika partai itu bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah periode 2019-2024.
"Tetapi walaupun berusaha dibantah oleh mereka, namun apa yang terjadi cukup jelas dipahami publik," ucapnya.
BACA JUGA: Analisis Pengamat Soal Prabowo Bertemu dengan Ketum Parpol Pendukung Jokowi
Bantahan dari petinggi Gerindra, kata Alfarisi juga kemungkinan mengemuka karena secara logika sederhana pemerintah yang mendapat manfaat lebih besar ketika Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.
"Kalau Gerindra atau Prabowo bergabung koalisi, saya kira kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi semakin besar, perpecahan politik sejak pilpres lalu akan hilang, dan masyarakat kedua kubu akan kembali bersatu," katanya.
Selain itu, perjalanan pemerintahan dan kebijakan yang akan dibuat Joko Widodo-Ma'ruf Amin, kata Alfarisi, nantinya juga relatif tidak akan mendapat tantangan yang berarti terutama dari pihak oposisi dan Jokowi akan tambah percaya diri dalam memimpin Indonesia.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang