jpnn.com, JAKARTA - Aksi massa menuntut Anies Baswedan mundur dari jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (14/1) kemarin, diwarnai aksi tandingan mendukung mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) itu.
Massa menuntut Anies mundur karena dinilai tak mampu mengatasi permasalahan banjir yang ada di ibu kota negara. Sementara massa pendukung Anies beralasan menggelar aksi karena mencurigai banjir dijadikan komoditas politik.
BACA JUGA: Anak Buah Anies Baswedan Klarifikasi Isu Anggaran Toa Rp 4 miliar
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi menilai, pro kontra dalam kehidupan demokrasi adalah wajar.
"Namun, akan janggal jika aksi demo yang mendukung Anies melupakan kondisi faktual yang terjadi, yakni buruknya manajemen pengendalian banjir di era Anies," ujar Ari kepada jpnn.com, Kamis (16/1)
BACA JUGA: Masih Yakin Anies Baswedan Bakal Tetap Kuat Hingga 2024?
Menurut pembimbing disertasi program doktoral di Universitas Padjajaran ini, kemungkinan pendukung loyal Anies tidak sedikit. Mereka terusik dengan aksi demo yang menggugat ketidakbecusan Anies.
"Menurut saya, sah sah saja terjadinya aksi demo sepanjang berjalan di koridor hukum yang benar. Justru silent majority dari warga ibu kota akan bisa tahu mana aksi demo yang menyuarakan aspirasi warga, mana aksi untuk kepentingan elite," ucapnya.
BACA JUGA: Kabar Terbaru Nasib 17 Pendukung Anies Baswedan yang Ditangkap Teman Sendiri
Lebih lanjut Ari juga menyatakan, aksi-aksi unjuk rasa yang tidak tulus akan terlihat dari merchandise demo yang terkesan dipaksakan. "Sementara demo yang tulus, itu berasal dari jeritan warga yang menderita akibat banjir," pungkas Ari. (gir/jpnn)
Perjuangan Honorer K2 Tinggal Selangkah Lagi?
Redaktur & Reporter : Ken Girsang