Pengamat Ini Khawatir Lockdown Bakal Menyengsarakan Rakyat Kecil

Selasa, 17 Maret 2020 – 21:13 WIB
Trubus Rahadiansyah. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyebut kebijakan lockdown untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, akan merugikan rakyat kecil. Terutama, berimbas kepada pedagang kecil dan menengah seperti pemilik warung.

"Jadi, masyarakat bawah, masyarakat berpenghasilan rendah yang nantinya terimbas," kata Trubus saat dihubungi awak media, Selasa (17/3).

BACA JUGA: Di Tengah Wabah Corona, Pemerintah Jamin Kebutuhan Bahan Pokok

Dia menuturkan, pergerakan manusia akan banyak dibatasi ketika kebijakan lockdown diberlakukan. Begitu pun akses dari dan menuju ke suatu wilayah, otomatis ditutup ketika muncul kebijakan lockdown.

Pedagang kecil tentunya akan terimbas karena kekurangan pembeli."Ini pedagang-pedagang kecil pada kasihan," lanjut pengamat dari Universitas Trisakti itu.

BACA JUGA: Satu Warga Banten Meninggal, Lima Positif Corona

Selain itu, kata dia, rakyat kecil juga belum siap menghadapi kebijakan lockdown mencegah penularan corona. Mereka tidak memiliki cadangan uang untuk membeli kebutuhan pokok.

Bagi rakyat kecil, kata Trubus, uang hanya bisa diperoleh ketika bekerja di kantor. Namun, kebijakan lockdown membuat rakyat kecil tidak bisa pergi ke kantor karena pergerakan manusia dibatasi.

BACA JUGA: Kasus Corona di Asia Tenggara Meningkat, WHO Serukan Tindakan Agresif

"Kalau orang miskin mau makan harus berkeringat dahulu mencari ke mana-mana. Kalau ada, kalau enggak ada? Kalau pun ada harganya mahal, duitnya enggak kesampaian, akhirnya ada kecemburuan sosial, akhirnya munculnya chaos," timpal dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada pemerintah daerah bahwa kebijakan lockdown itu merupakan wewenang pemerintah pusat. Sampai sejauh ini, Jokowi melihat belum ada urgensi untuk menutup suatu daerah dari dampak pandemi virus Corona ini.

"Perlu saya tegaskan, yang pertama bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini, tidak ada kami berpikiran ke arah kebijakan lockdown," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Senin (16/3). (mg10/jpnn)


Redaktur : Adil
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler