jpnn.com, JAKARTA - Pengamat perpajakan Erwin Indriyanto menilai integritas pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) kini makin meningkat.
Menurutnya, jika ada yang nakal, baginya, hanya segelintir.
BACA JUGA: DPR RI Segera Panggil Dirjen Pajak, Siap-Siap ya, Pak!
"Kalaupun ada (pegawai pajak tidak berintegritas, red), sekarang itu tidak banyak. Itu kita sebut oknum. Saya Ketua Tax Center Unas. Dulu, kalau kerja sama dengan Pajak, mereka masih mau terima (uang) kalau kita minta menjadi narasumber, sekarang sudah tidak mau," tuturnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/3).
Erwin juga mencontohkan bentuk pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) saat ini pun sangat berbeda.
BACA JUGA: Hukuman Anak Pejabat Ditjen Pajak Dapat Diperberat karena Ini, Waduh
Jika dulu KPP jadi tempatnya lobi-lobi agar wajib pajak (WP) bernegosiasi agar pajak yang dibayarkan rendah, sekarang, sudah berbeda.
Sekat-sekat antara WP dan petugas kini dibuat setengah badan sehingga setiap orang bisa melihat dan menimbulkan kecurigaan ketika terjadi negosiasi besaran pajak.
BACA JUGA: Ramai Isu Boikot, Dirjen Pajak Berkunjung ke PBNU, Ada Apa Nih?
"Jadi, integritas pegawai pajak Kemenkeu sudah terbangun. Ini contoh riilnya," sambungnya.
Selain itu, penyetoran pajak saat ini dilakukan dengan transfer melalui bank. Kebijakan tersebut memperkecil terjadinya penyimpangan oleh petugas di KPP.
"Kembali lagi, (penyimpangan) itu (dilakukan) oknum karena banyak teman-teman kami di KKP orang jujur. Apalagi, kalau lihat sekarang lebih alim, jidatnya hitam-hitam, celana cingkrang-cingkrang," katanya.
Menurut Erwin, membaiknya integritas pegawai Kemenkeu, khususnya di DJP, tidak lepas dari kepemimpinan Sri Mulyani.
Sebab, eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merupakan Menteri Keuangan (Menkeu) pertama yang mendorong audit instansi negara.
"(Kemenkeu, red) sudah banyak berubah sejak dipimpin Sri Mulyani bahkan beliau yang satu-satunya yang mendorong dilakukan audit kepada kementerian/lembaga negara. Sebelum era Sri Mulyani, kementerian tidak pernah diaudit. Itu lebih liar lagi," ungkapnya.
Oleh karena itu, Erwin menyayangkan munculnya gerakan tolak bayar bajak ekses gaya hidup mewah dan pamer kekayaan (flexing) oleh segelintir pegawai Kemenkeu.
Sebab, akan berdampak serius terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Selain biaya negara tidak tercapai, bisa jadi program-program pemerintah skala prioritas, seperti IKN dan infrastruktur yang mengarah masyarakat kecil, terganggu.
"Sebagai warga negara yang baik, jangan (gerakan tolak bayar pajak) dilakukan karena kalau riil terjadi, banyak dampak negatif. Itu tidak kita inginkan bersama," tegas Erwin. (mcr10/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul