jpnn.com - JAKARTA--Banyaknya aturan pusat yang tumpang tindih membuat daerah ketakutan dan kebingungan. Saking takutnya, beberapa kepala daerah (kada) memilih tidak melaksanakan semua aturan pusat.
"Sesungguhnya saat ini di daerah, para kadanya menangis. Mereka dalam kebingungan menjalankan aturan yang mana. Menjalankan aturan instansi A, bertentangan dengan aturan instansi B," kata Prof Riant Nugroho, pakar kebijakan publik menyikapi fenomena banyaknya aturan yang dikeluarkan pusat, Minggu (6/7).
BACA JUGA: LBH Jakarta Akan Laporkan Fahri Hamzah ke Badan Kehormatan
Dia mencontohkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tentang netralitas PNS. Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan aturan yang sama tentang hal itu.
"Kalau Kada menjalankan perintah KemenPAN-RB, akan bertabrakan dengan Kemendagri. Padahal Kemendagri yang membawahi para kada," ujarnya.
BACA JUGA: KPU Ingatkan Kepala Daerah Bersihkan Peraga Kampanye
Guru besar Universitas Indonesia (UI) ini menambahkan, semestinya KemenPAN-RB sebagai instansi pembuat kebijakan, harus melihat itu. Jangan sampai kada dipusingkan dengan urusan melaksanakan aturan pusat yang mana.
"Belum lagi setiap daerah wajib membuat laporan berbeda-beda. Kalau tidak membuat laporan, sanksinya tidak dapat anggaran. Nah ini tanggung jawab KemenPAN-RB untuk membuat sistim birokrasinya menjadi pendek. Jangan sampai ada kada yang dipidana karena tumpang tindih aturan pusat," bebernya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Apresiasi buat Jokowi-JK Berani Angkat Isu Kelompok Kepentingan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Desak Polri Antisipasi Dini Rusuh Pilpres di Empat Daerah
Redaktur : Tim Redaksi