jpnn.com, JAKARTA - Perjalanan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan tidak akan berjalan mudah.
Prabowo-Gibran bahkan diyakini bakal dihadapkan dengan dilema kebijakan yang kompleks.
BACA JUGA: Anindya Bakrie Mendukung Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di Era Prabowo – Gibran
Apalagi, tidak sedikit negara-negara di dunia tengah menghadapi situasi geopolitik yang mencekam. Kemudian, ekonomi dunia yang melambat hingga krisis energi berkepanjangan.
Pengamat politik Dr Pieter C Zulkifli dalam analisisnya menyampaikan perusahaan-perusahaan besar di Eropa tengah bertarung dengan krisis ekonomi dan iklim global, bahkan ada beberapa perusahan-perusahaan besar yang sudah beroperasi puluhan tahun terpaksa gulung tikar.
BACA JUGA: Lewat Hilirisasi Nikel, Fokus Pemerintahan Prabowo-Gibran Ingin Ekonomi Tumbuh 8 Persen
“Di Indonesia, raksasa industri tekstil tidak luput dari dampak ini. Kesulitan keuangan membuat mereka harus mengambil keputusan pahit dengan mem-PHK ribuan karyawan, diikuti oleh industri tekstil dan garmen lainnya," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024.
Menurut dia, kondisi ini menunjukkan betapa rentannya perekonomian nasional di tengah tekanan eksternal. Situasi juga semakin kompleks dengan ketidakpastian di kancah global, terutama terkait ketegangan antara NATO dan Rusia.
BACA JUGA: Pengamat Sarankan Pemerintahan Prabowo-Gibran Ganti Kepala Bapanas
Pieter Zulkifli menilai dampak konflik yang terjadi di Eropa sudah mulai dirasakan dampaknya oleh negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia.
Dia berpendapat jika perang antara NATO dan Rusia semakin meluas bukan tidak mungkin kawasan Asia juga akan terlibat dalam ketegangan yang serupa.
Pieter menuturkan perang berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina telah membawa dampak serius bagi ekonomi Indonesia.
Harga energi, terutama minyak dan gas, melonjak tajam, diikuti harga kebutuhan pokok makin melambung, realita ini menambah beban biaya produksi di berbagai sektor.
"Lonjakan ini memicu inflasi dan memperburuk daya beli masyarakat. Di sinilah tantangan besar bagi Prabowo muncul, menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional, sembari menerapkan reformasi di sektor-sektor strategis," kata Pieter Zulkifli.
Dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan ancaman geopolitik ini, kata dia, Prabowo yang akan memimpin pemerintahan bersama Gibran harus sangat berhati-hati dalam mengambil setiap kebijakan.
Pieter Zulkifli tak segan menyatakan jika kabinet gemuk yang direncanakan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak relevan dengan postur ekonomi Indonesia yang sedang dalam kondisi tidak stabil.
Penurunan daya beli, peningkatan pengangguran, dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah dapat memperburuk situasi ekonomi nasional.
Untuk itu, dia mengingatkan pemerintahan baru perlu mengambil langkah strategis untuk menghindari goncangan lebih lanjut dalam perekonomian nasional.
Di samping itu, Pieter Zulkifli menekankan salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran ialah pada penegakan hukum yang tegas dan terukur.
Mengingat, penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia selama ini sering kali terkesan setengah hati, bahkan cenderung dimainkan untuk kepentingan politik tertentu.
"Korupsi tetap menjadi momok yang menghantui berbagai sektor, mulai dari pertambangan, perkebunan sawit, hingga tata kelola lembaga pendidikan dan kesehatan nasional yang belum berpihak pada kepentingan dan keselamatan rakyat," kata Pieter Zulkifli.
Menurut dia, jika Prabowo ingin mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 maka penegakan hukum yang kuat dan tegas harus menjadi prioritas utama.
Dia berharap pemerintahan baru berani memberantas mafia tanah, energi, dan migas yang selama ini menggerogoti kekayaan bangsa, tanpa pandang bulu.
Pieter Zulkifli mengungkapkan beberapa sektor yang jadi bancakan para koruptor untuk segera dituntaskan. Di antaranya adalah sistem dan tata kelola lembaga pendidikan hingga kesehatan nasional, di mana kedua bidang itu kerap memberat rakyat, tingginya harga obat-obatan yang harusnya mudah dikonsumsi rakyat justru yang terjadi sebaliknya.
Rakyat tidak mampu membeli karena harganya tidak terjangkau.
"Jika elite-elite yang bermain di sektor-sektor ini jika tidak dilibas habis, jangan harap Indonesia bisa mencapai kemajuan yang signifikan. Tanpa langkah tegas, jangan harap Indonesia bisa keluar dari belenggu korupsi yang terus menghantui bahkan menghancurkan kehidupan bangsa dan Negara," kata dia.
Di sisi lain, Pieter Zulkifli mengatakan Indonesia yang maju di mata dunia harus memenuhi beberapa indikator penting. Seperti pendapatan per kapita yang tinggi, keamanan yang terjamin, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pengangguran yang rendah.
Selain itu, dia menekankan negara yang maju adalah negara yang menguasai sains dan teknologi serta memiliki aktivitas ekspor yang lebih tinggi daripada impor. Pieter Zulkifli mengatakan ada empat tantangam fundamental yang harus dihadapi untuk mewujudkan hal tersebut.
Pertama, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci dari produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Oleh karena itu, pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kedua, kualitas infrastruktur yang memadai. Dia menyebut infrastruktur yang baik akan mendukung transformasi ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
"Ketiga, transformasi perekonomian, ketergantungan pada sektor primer yang hanya mengandalkan ekspor bahan mentah tidak akan cukup untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Indonesia harus beralih ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi," kata dia.
Terakhir, kata Pieter Zulkifli, terkait kualitas institusi. Menurutnya, institusi yang kuat, termasuk regulasi birokrasi yang efisien dan penegakan hukum yang tegas, adalah elemen penting dalam membangun negara yang maju.
"Menuju Indonesia Emas 2045, kualitas institusi menjadi aspek paling krusial. Penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan kesehatan, serta regulasi birokrasi yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama," kata dia.
"Alokasi 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan adalah langkah yang tepat, namun itu harus diiringi dengan kebijakan yang serius dalam meningkatkan kualitas SDM dan meningkatnya kesehatan masyarakat," tegas Pieter Zulkifli.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari