jpnn.com, JAKARTA -
Pemerintah perlu menyelesaikan persoalan kelas menengah di Indonesia yang kini turun level menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class (AMC). Pasalnya, kelompok hierarki sosial ekonomi ini punya peran besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pengamat keetenagakerjaan asal Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjudin Nur Efendi menilai, bentuk intervensi pemerintah paling konkret adalah memasifkan investasi di Tanah Air. Menurutnya, menguatnya investasi membuka peluang serapan tenaga kerja baru.
“Kalau investasi masuk itu ada peluang menciptakan lapangan kerja, maka pengangguran rendah. Tapi pengangguran memang masih tinggi, nah ini menjadi beban kelas menengah,” ujar Tadjudin dalam siaran persnya.
Investasi di Indonesia saat ini tidak begitu menggembirakan baik di sektor UMKM maupun industri besar. Dia memandang, kondisi tersebut mendorong naiknya pengangguran dan membuat jumlah kelas menengah di dalam negeri semakin merosot.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), lanjut Tadjudin, jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak Januari-Agustus 2024 mencapai 46.240 orang. Sedangkan, sepanjang 2023 persentase pekerja yang kehilangan pekerjaanya sebanyak 57.923 orang.
“Departemen Ketenagakerjaan sampai akhir Agustus (2024) jumlah PHK yang saya catat itu ada 46.240 pekerja, nah belum dimasukan PHK di tahun 2023, jumlahnya sudah cukup besar, itulah yang menyebabkan penurunan kelas menengah. 2023 itu yang di PHK itu kira-kira 57.923, ini menurut Departemen Ketenagakerjaan,” paparnya.
“Memang sebaiknya penciptaan peluang kerja. Peluang kerja itu harus ada investasi, nah investasi di Indonesia ini belakangan ini boleh dikatakan tidak begitu menggembirakan baik di sektor UMKM maupun industri besar,” beber dia.
Adapun, data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa realisasi investasi di semester I/2024 mencapai Rp829,9 triliun atau meningkat sebesar 22,3 persen dibanding periode yang sama 2023.
Capaian ini setara 50,3 persen dari target investasi tahun ini. Di sisi serapan tenaga sebanyak 1.225.042 orang selama semester I/2024.
Tak hanya investasi, Tadjudin menilai, perbaikan iklim perlindungan sosial juga perlu dibenahi pemerintah. Setidaknya otoritas fokus pada penguatan jaminan sosial baik di bidang ketenagakerjaan hingga kesehatan.
Langkah ini harus dilakukan pemerintah mengingat sektor jaminan sosial berkontribusi besar bagi fiskal alias pendapatan negara, yang diperoleh melalui pembayaran iuran peserta.
Di lain sisi, menurunnya kelas menengah bakal berdampak buruk bagi jaminan sosial. Lantaran, orang enggan menyetor iuran.
“Kemungkinan buruk, kemungkinan besar, banyak dampaknya, kemungkinan besar orang tidak mampu membayar pajak lagi, pajak-pajak tertentu, tidak mampu membayar pajak BPJS mungkin ketenagakerjaan. Kan kelas menengah yang menopang selama ini soal itu, tetapi kalau itu menurun otomatis dampaknya cukup besar,” tuturnya. (cuy/jpnn)
BACA JUGA: Ditjen Kebudayaan Dorong Pemenuhan Hak Jaminan Sosial Bagi Pelaku Budaya
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kripto Bisa Jadi Opsi Pembayaran Jaminan Sosial, Indonesia Kapan?
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan