Pengamat Kritik Program Makan Gratis Prabowo, Kalimatnya Menohok

Senin, 11 September 2023 – 15:04 WIB
Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi Andhika Nurwin Maulana mengkritik program makan gratis yang akan dijalankan Prabowo Subianto jika terpilih menjadi presiden di 2024.

Menurut Andhika, kebutuhan infrastruktur pendukung untuk pendidikan lebih dibutuhkan para siswa dibandingkan dengan makan siang yang tidak realistis

BACA JUGA: Survei Terbaru: Prabowo Unggul dari Ganjar dan Anies, Selisih Makin Lebar

Andhika menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang membeberkan sejumlah program yang akan dijalankan Prabowo Subianto jika terpilih menjadi presiden di 2024.

“Kebutuhan infrastruktur pendukung untuk pendidikan lebih dibutuhkan oleh para siswa," kata Andhika menegaskan dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/9).

BACA JUGA: Erick Thohir Dinilai Potensial Mendongkrak Suara Prabowo Subianto

Hasyim menyebutkan salah satu program yang akan dijalanakan Prabowo adalah memberi makanan gratis setiap hari kepada pelajar, siswa prasekolah, hingga ibu hamil agar mendapat gizi yang seimbang.

Dia menyampaikan untuk merealisasikan program tersebyt dibutuhkan anggaran Rp 400 triliun per tahun.

Terkait hal tersebut, Andhika menilai anggaran tersebut terlalu besar.

"Penggunaan dana yang sangat besar akan mengorbankan anggaran untuk program dan sektor lainnya yang lebih prioritas,” tegas Andhika.

Menurutnya, anggaran pendidikan masih dibutuhkan untuk sebaran sarana pendidikan, karena masih banyak daerah lain yang kekurangan infrastruktur pendidikan.

“Alokasi anggaran pendidikan masih sangat dibutuhkan untuk sebaran sarana pendidikan. Penggunaan anggaran yang sangat besar (Rp 400 triliun) sebenarnya bisa dialokasikan ke program lain seperti penambahan jumlah fasilitas pendidikan," terangnya.

Andhika mengatakan kebutuhan penambahan fasilitas pendidikan masih tinggi, terutama masyarakat tidak mampu yang tinggalnya di daerah padat penduduk.

Di daerah padat penduduk tersebut masih sangat terbatas jumlah sarana pendidikannya sehingga banyak anak tersebut akhirnya putus sekolah karena mereka tidak masuk ke dalam kuota maksimal di sekolah.

Andhika menjelaskan jika masih banyak kondisi sarana fasilitas pendidikan sekolah yang memprihatinkan dan perlu untuk dijadikan sebagai prioritas.

“Kebutuhan yang lebih penting, yaitu fasilitas pendidikan sekolah yang masyarakatnya tinggal di daerah terpencil. Wilayah geografis Indonesia terbentang dengan banyak pulau dan pegunungan, sehingga sebaran jumlah fasilitas pendidikan juga harus mencapai daerah-daerah tersebut,” pungkasnya. (mar1/jpnn)


Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler