Pengamat: Mantapkan Dukungan, Puan Maharani Perlu Merawat Kesinambungan

Jumat, 15 April 2022 – 23:57 WIB
Siti Zuhro. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pendekatan politikus PDIP Puan Maharani kepada Nahdliyah dianggap perlu untuk merawat kesinambungan.

Namun, ada tugas besar selain bersilaturahmi, yaitu menjalankan fungsi yang diemban.

BACA JUGA: Demi Tambahan Kuota Haji, Puan Minta Pemerintah Lakukan Ini

“Sebetulnya silaturahmi atau door to door calon kepada masyarakat terutama pada pentolan-pentolannya, suhu-suhunya memang untuk Indonesia sangat diperlukan. Amerika juga begitu. Itu bagian tak terpisahkan dari sosialisasi diri, pencalonannya dan pengenalan lebih jauh supaya tidak ada ketidakpahaman dari pemilih dan yang akan dipilih,” kata Peneliti senior LIPI Siti Zuhro, Jumat (15/4).

Menurut Siti Zuhro, hubungan baik yang telah dijalin antara PDIP dan Nahdliyah perlu dirawat. Hal itu, kata dia, untuk memastikan masih ada suara dari Nahdliyah kepada partai pemenang pemilu ini.

BACA JUGA: Pesan Mbak Puan Kepada Anggota DPR Saat Reses, Simak

Namun, Siti mengatakan Puan Maharani sebagai Ketua DPR bisa berbuat lebih untuk memenangkan hati umat Islam.

“Kalau di DPR dia harus menunjukkan kelantangan dalam berpihak pada suara rakyat, itu semestinya. Kan Dewan Perwakilan Rakyat, dia tidak mengeksekusi betul, karena bukan eksekutif, dia legislative. Tunjukkan dari keberpihakan kepada suara rakyat baik menyuarakan secara narasi maupun legislasi,” ujar Siti.

BACA JUGA: Lihat, Ada Papan Bunga Buat Mbak Puan dan DPR Karena Sahkan UU TPKS

Dia mencontohkan RUU BPIP (Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang ditolak masyarakat. Menurutnya, jika ada polemik di masyarakat dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah, DPR bisa menggunakan fungsi pengawasan secara konstruktif.

“Pancasila jangan diutak-atik.” kata dia.

Puan juga bisa bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. DPR sebagai legislatif, ada tiga lho fungsinya, pengawasan

Konstruktif sehingga ada check and balance, ada budgeting keberpihakan budget negara terhadap pembangunan. Ketiga tentang legislasi.

“Legislasi itu ditunjukkan ada enggak akomodasi aspirasi masyarakat di situ,” ujar Siti Zuhro.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler