jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Energi Widhyawan Prawiraatmaja mengatakan bahwa skenario transisi energi dan sumber daya alam mineral berbasis Environmetal, Social, and Governance (ESG) perlu perencanaan yang matang.
"Perlu analisa bagaimana jika tidak bisa mencapai target, misalnya net zero yang sudah di canangkan dan apa dampak itu," ujar Wawan sapaan akrabnya pada Focus Group Discuss Pertambangan, Senin (10/1).
BACA JUGA: Wakil Ketua DPD Dorong Batan dan PLN Kolaborasi Kembangkan Energi Nuklir
Menurut Wawan setiap institusi, perusahaan, bahkan negara memiliki resiko tersendiri terhadap ESG.
Misalnya, Wawan mencontohkan yang paling sederhana adalah akses terhadap pendanaan.
BACA JUGA: Strategi Bisnis Pertamina Terungkap, Ada soal Transisi Energi
"Rp 350 triliun per tahun kata Sri Mulyani, siapa yang mau bayar, apa generasi berikutnya," ujar Wawan.
Dia juga menyebut jika nantinya ESG dianggap berisiko, maka otomatis pendanaan yang dinginkan akan berbiaya tinggi.
"Ujung-ujungnya kan uang ya, negara harus membiayai semua terkait transisi energi menuju ke arah net zero emission dan sebagainya," ungkap Wawan.
Wawan menegaskan bahwa hal tersebut bukan sekadar ancaman melainkan kesempatan yang harus diambil terutama oleh pihak-pihak yang mengembangkan energi terbaru.
Idealnya Wawan juga mengingatkan agar kebijakan tidak hanya inspirasi, harus dilakukan konsistensi dan implementasi.
ESG merupakan sebuah standar perusahaan dalam praktik investasinya yang terdiri dari tiga konsep atau kriteria: Environmental (Lingkungan), Social (Sosial), dan Governance (Tata Kelola Perusahaan).
Dengan kata lain, lanjutnya, perusahaan yang menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis dan investasinya akan turut mengintegrasikan dan mengimplementasikan kebijakan perusahaannya sehingga selaras dengan keberlangsungan tiga elemen tersebut.(mcr28/jpnn)
Redaktur : Elvi Robia
Reporter : Wenti Ayu