jpnn.com, JAKARTA - Pengamat dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti kritik yang dilontarkan media asing asal Inggris, The Economist.
Tulisan bertajuk diplomasi Presiden Prabowo Subianto itu dinilai mendeskripsikan Indonesia mengabaikan kedaulatannya di Laut China Selatan seusai penandatanganan joint development dalam bidang maritim.
BACA JUGA: Keinginan Prabowo Kurangi Penggunaan Batu Bara di 2040 Disambut Baik
“Padahal, kenyataannya, Indonesia selalu menegaskan bahwa Laut China Selatan adalah wilayah yang penuh dengan sengketa dan Indonesia tetap konsisten menjaga kedaulatan dan hak berdaulatnya dengan tegas berdasarkan UNCLOS 1982,” terang Fahmi di Jakarta, Kamis (5/12).
Fahmi menyebut Prabowo mengadopsi sikap pragmatis dalam menghadapi China yang merupakan kekuatan besar di kawasan.
BACA JUGA: The Economist Sebut Prabowo-Gibran Unggul 50 Persen, Sukarelawan Makin “PeDeâ€
Hal ini bukan berarti mengorbankan prinsip, tetapi lebih kepada membangun hubungan yang konstruktif dan menghindari ketegangan yang tidak perlu.
Indonesia tidak mengesampingkan prinsip kedaulatan, tetapi berusaha mengelola hubungan dengan China dengan bijaksana, mengingat peran penting negara ini dalam perekonomian global.
“Sebagai negara yang memegang teguh kebijakan luar negeri bebas aktif, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menghadapi tantangan diplomatik yang sangat kompleks. Kunjungan luar negeri pertama Presiden Prabowo menunjukkan upaya serius untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan memperluas pengaruh negara,” ungkap Fahmi lagi.
Diplomasi Indonesia di bawah Prabowo, meski pun dihadapkan dengan banyak tantangan, tetap berfokus menjaga kedaulatan negara, membangun hubungan konstruktif dengan berbagai pihak serta beradaptasi dengan perubahan global.
Fahmi menyebut semua ini adalah langkah-langkah yang dibutuhkan Indonesia untuk tetap relevan dalam percaturan politik dunia yang makin kompleks.
“Sebagai pemimpin baru, Prabowo tentu akan terus belajar dan menyesuaikan kebijakan luar negerinya dan ini adalah bagian dari dinamika pemerintahan yang harus dihargai,” ucap Fahmi.(mcr10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul