jpnn.com, JAKARTA - Pengamat pertanian dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Yunus Musa menilai ada cara pandang yang kurang tepat mengenai antara hakikat swasembada dan impor pangan.
Yunus mengatakan, situasi menjadi lebih runyam karena makna swasembada dan impor pangan dipolitisasi guna kepentingan tertentu.
BACA JUGA: Neraca Perdagangan Kembali Defisit
"Kalau dipelintir persepsinya tentang swasembada dan impor pangan, kasihan petani. Petani pikir produksi cukup tetapi, kok, masih impor. Kan pengaruh ke harga," ujar Yunus, Senin (18/2).
Menurut Yunus, swasembada dan impor pangan memiki karakter yang sama tetapi beda. Dengan demikian, ketika masih mengimpor, tidak bisa dianggap belum swasembada.
BACA JUGA: Genjot Infrastruktur Pertanian, Pemerintah Sukses Tekan Inflasi
Yunus menjelaskan, swasembada pangan lebih menyasar kinerja pertanian untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat melalui peningkatan produksi.
Sementara itu, impor pangan adalah upaya menstabilisasi harga agar tersedia cadangan komoditas serta distribusi yang cepat untuk kebutuhan tertentu karena kondisi mendesak.
BACA JUGA: Impor Pangan Diprediksi Masih Membengkak
"Di situlah impor, ada syaratnya. Banyak negara maju sudah swasembada pangan tetapi sewaktu-waktu juga impor," kata Yunus.
Mengenai kondisi pertanian Indonesia saat ini, Yunus berpendapat, pemerintah Indonesia telah optimal menekan impor pangan serendah mungkin. Bahkan, beberapa komoditas pertanian berani ekspor.
"Kan berdasarkan data BPS kalau inflasi pangan terjaga tahun 2018 dan awal 2019. Cukup rendah inflasi pangan kata BPS. Artinya, ketersediaan kebutuhan pangan terjaga. Itu sudah swasembada," ujar Yunus.
Begitu juga dengan data BPS yang mengumumkan bahwa stok beras nasional surplus 2,85 juta ton tahun 2018.
Menurut Yunus, hal itu dapat dicatat bahwa pemerintah telah mengarah pada swasembada pangan.
"Kata Presiden Jokowi, kita juga sudah berani tidak lagi impor jagung 3,6 juta ton lalu menjadi ekspor 380 ribu ton. Artinya, produksi pangan bagus, Indonesia lakukan swasembada," kata Yunus. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Butuh 40 Ribu Tenaga Penyuluh Pertanian
Redaktur : Tim Redaksi