jpnn.com, LAMPUNG TIMUR - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dinilai menyelamatkan demokrasiu dari ancaman kotak kosong.
Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada.
BACA JUGA: Pilgub Banten Berpotensi Kotak Kosong, Pengamat: Kemunduran Demokrasi
MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.
Putusan terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu salah satu putusan menyatakan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut
BACA JUGA: Pakar: Calon Independen Lebih Baik Bagi Demokrasi ketimbang Kotak Kosong
Pengamat politik Nahdlatul Ulama Rikal Dikri menyebut di Kabupaten Lampung Timur terdapat sebanyak 822.906 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024.
"Sehingga dengan putusan MK tersebut bisa menyelamatkan demokrasi di Lampung Timur dan menghindarkan terjadinya pilkada yang hanya diikuti satu pasangan calon kepala daerah saja melawan kotak kosong di Lampung Timur," kata Rikal Dikri dalam keterangannya yang dikutip, Minggu (25/8).
BACA JUGA: Berpantun di Sidang Tahunan, Bamsoet: Koalisi Bisa Berubah, Kotak Kosong Jangan Buat Terbelah
Apalagi, lanjut Rikal, Lampung Timur juga diprediksi bakal melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024.
Sebab, bakal calon bupati Ela Siti Nuryamah sudah mengantongi rekomendasi dari PKB 12 kursi, Nasdem 7 kursi, Gerindra 8 kursi, dan PKS 3 kursi.
Total 30 kursi sudah di tangan Ela, menyisakan Partai Demokrat dengan 3 kursi, PDI P dan Partai Golkar masing-masing 8 kursi.
"Karena itu, Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan yang merupakan partai yang menjadi garda terdepan dalam penolakan pengesahan RUU Pilkada yang akan membatalkan putusan MK terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 harus mengusung calon bupati dan wakil bupati di Lampung Timur," ujar Rikal.
Menurut Rikal, berbekal jumlah kursi yang diperoleh oleh PDI Perjuangan di Lampung Timur dengan 8 kursi sudah lebih dari cukup untuk mengusung pasangan calon kepala daerah di Lampung Timur.
"PDI Perjuangan harus menjadi partai pelopor perlawanan terhadap kotak kosong di Pilkada 2024," imbuhnya.
Rikal menilai hal tersebut juga menjadi ujian bagi PDI Perjuangan sebagai partai politik penjaga amanah reformasi 1998 dan demokratisasi di Indonesia yang sedang dalam ancaman besar.
"Menjadi harapanan besar masyarakat kepada PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik yang dapat menegakan demokrasi di Indonesia, khususnya Lampung Timur, karena melawan kotak kosong berarti membunuh demokrasi," tegasnya.
Untuk diketahui, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei terkini terkait elektabilitas Pilkada Lampung Timur.
Hasil survei menunjukkan nama Zaiful Bokhari yang merupakan kader PDI Perjuangan menempati posisi teratas sebagai bakal calon bupati di Pilkada Lampung Timur 2024.
Direkrur Eksekutive LKPI Togu Lubis menyampaikan berdasarkan hasil survei, Zaiful Bokhari unggul di sela-sela bakal calon Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah memonopoli rekomendasi partai, meninggalkan sedikit ruang bagi kandidat lain.
Survei juga mencantumkan simulasi dua calon yang akan maju pada Pilkada Lampung Timur, yakni Zaiful Bokhari dan Ella Nuryamah.
Hasil survei menunjukkan sebanyak 59,4 persen memilih Zaiful Bokhari, 23,2 persen memilih Ella Siti Nuryamah, dan 17,4 persen masih rahasia,
Dalam survei hal itu juga diuji dengan simulasi head to head antara Ella Siti Nuryamah versus kotak kosong dalam Pilkada 2024.
"Hasilnya menunjukkan responden yang memilih kartu suara dengan gambar kotak kosong sebanyak 70,3 persen, memilih Ella Siti Nuryamah 20,6 persen, dan tidak memilih 9,1 persen," sebut Togu. (mar1/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi