jpnn.com, JAKARTA - Direktur Indonesia Government and Parliament Watch (IGPW) M Huda Prayoga menyoroti Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno yang mengkritik sikap Komisaris Utama Pertamina, Ahok yang membongkar permasalahan Pertamina ke publik.
Huda menilai kritik Eddy terhadap Ahok terkesan membiarkan dan mengganggap masalah Pertamina adalah masalah yang biasa.
BACA JUGA: Oposisi Israel Tidak Rela Rezim Korup Netanyahu Kembali Berkuasa
“Padahal yang dilakukan Pak Ahok kan menyangkut upaya bersih-bersih Pertamina,” kata Huda di Jakarta, Sabtu (19/9)
Lebih lanjut Huda menyebut, saat menjadi Sekjen PAN, Eddy bersikap lunak dan terkesan membela kader-kader PAN yang tersangkut korupsi.
BACA JUGA: Polemik Korupsi Jiwasraya, Kenapa Rakyat yang Harus Bayar Rp20 Triliun?
“Di antaranya dua gubernur yaitu Zumi Zola (Jambi) dan Nur Alam (Sulawesi Tenggara) dan wakil ketua DPR Taufik Kurniawan,” papar Huda.
Dalam kasus Zumi Zola, jelas Huda, Eddy menyebut bahwa penangkapan Zumi Zola bisa mengendurkan niat anak muda terjun ke politik.
BACA JUGA: Alexander KPK Berbagi 4 Jurus agar Cakada Terhindar dari Korupsi
“Menurut Pak Eddy Zumi Zola yang merupakan Gubernur termuda berprestasi saat itu dianggap sebagai role model bagi anak muda untuk menjadi pemimpin,” papar Huda.
Demikian juga dalam kasus Nur Alam, terang Huda, Eddy menyebut Nur Alam sebagai salah satu kader terbaik PAN yang berhasil membangun Sulawesi Tenggara.
Huda menambahkan, dalam kasus OTT terhadap Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya yang juga calon gubernur Sulawesi Tenggara Arsun, keduanya kader PAN.
“Pak Eddy menyalahkan mahalnya biaya politik di Indonesia dan meminta KPK lebih focus kepada pencegahan dibandingkan dengan penindakan,” terang Huda.
“Pak Eddy mengklaim penerapan zero tolerance atau tidak mentoleransi terhadap kasus korupsi, tetapi juga menekankan asas praduga tak bersalah terhadap kader-kader PAN yang tersangkut korupsi,” tambahnya.
Eddy Soeparno, lanjut Huda, juga menyatakan PAN siap memberikan bantuan hukum kepada kader-kadernya yang terkena “musibah” jika diminta. Hal serupa dilakukan pula dalam kasus penipuan visa haji yang melibatkan caleg PAN dan Alumni 212, ustaz Buchari Muslim.
“Pak Eddy menyebut Buchari sebagai ulama yang memiliki rekam jejak baik dan meminta polisi tidak perlu melakukan penahanan,” beber Huda.
Huda sangat menyayangkan sikap dan pernyataan-pernyataan Eddy tersebut.
“Sikap pemakluman ini apakah bagian dari cara berpikir atau budaya biasa melihat korupsi? Karena kakaknya juga OTT KPK dan bapak beliau juga diduga terlibat kasus pembelian pesawat garuda,” pungkas Huda. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil