jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memaparkan empat cara agar calon kepala daerah terhindar dari praktik korupsi.
Pria yang akrab disapa Alex itu juga menekankan adanya sejumlah hal yang menyebabkan kepala daerah berperilaku koruptif.
Alex menyampaikan hal tersebut saat menjadi pemateri dalam Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDI Perjuangan gelombang III secara virtual, Selasa (15/9). Alexander menyimpulkan 4 jurusnya itu sebagai 4 No.
Pertama, No Bribery atau tidak boleh menyuap atau menerima suap. Kedua, No Kickback atau tidak menerima atau mengharapkan imbal balik atas kebijakan.
Ketiga, No Gift atau berarti tak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi dalam bentuk apa pun.
BACA JUGA: Materi Tentang Bung Karno di Sekolah PDIP Ingatkan Eri Cahyadi Kepada Bu Risma
Keempat, No Luxurious Hospitality atau tak boleh menjamu atau menerima jamuan sebagai tamu yang berlebihan.
"Jika anda ikuti 4 No ini, saya yakin anda akan aman selama menjabat, tak perlu khawatir dan perlu takut membuat keputusan," kata Alex.
Alex juga mengungkap hasil riset KPK yang memotret harapan masyarakat bagi pemimpinnya di daerah.
Di antaranya kepala daerah memegang janji ketika kampanye, berani melaporkan dugaan tipikor, tidak mau menerima suap, dan melaporkan gratifikasi.
BACA JUGA: Awas, Ada Pihak Mengaku dari KPK Sasar Para Calon Kada
Selain itu juga mengumumkan harta kekayaan, menyuarakan gerakan antikorupsi melalui media, dan melakukan sosialisasi antikorupsi.
"Anda semua diharapkan jadi role model, teladan bagi masyarakat dan aparat di mana anda memimpin," ujar Alex.
Selain itu, dia menyampaikan rincian hasil kajian terhadap kasus korupsi melibatkan kepala daerah serta caleg partai.
Dari kajian KPK, ada tiga hal yang menyebabkan perilaku koruptif, yaitu biaya politik atau mahar, pembiayaan negara yang rendah, dan remunerasi kepala daerah masih rendah.
Alex juga bicara soal titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi yang selama ini menjerat kepala daerah. Yaitu saat perencanaan APBD, lalu kegiatan pengadaan barang dan jasa, serta proses perizinan khususnya untuk daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah.
Seperti yang terjadi dalam penanganan Covid-19, menurut Alex, ada kerawanan dalam penunjukkan langsung pengadaan barang swakelola dan manajemen sumbangan dari masyarakat dimanfaatkan untuk modus pembiayaan dobel.
BACA JUGA: Herman Peragakan 38 Adegan Habisi Janda Usai Dilayani 3 Ronde
Lalu anggaran bantuan sosial yang sengaja dimaksimalkan demi kepentingan kampanye Pilkada Serentak 2020.
"Ini rawan penyimpangan jika penyaluran disusupi kepentingan calon kepala daerah," kata Alexander.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kepala daerah yang diusung atau didukung partainya harus mengetahui bagaimana cara mengelola pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Sebab, menurut dia, peserta Sekolah Partai itu melaksanakan pemerintahan untuk rakyat ketika terpilih.
"Termasuk pemerintahan yang bersih bebas korupsi. Itu kesepakatan kita bersama, perintah konstitusi, perintah undang-undang," kata Hasto.
Hasto menerangkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan Indonesia didirikan setelah sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang lalu diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta.
Pada 1955 atau hanya beberapa tahun setelah merdeka, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang menjadi titik tolak gerakan bangsa-bangsa lain untuk lepas dari penjajahan.
"Ibu Megawati sudah mengingatkan kita semua, dengan sejarah begitu, kalau kita mempunyai nurani, kita harus bertanya apa niatan kita untuk menjadi baik bupati, wali kota, gubernur? Apakah hanya untuk mengikuti nafsu-nafsu yang namanya keserakahan? Hanya untuk mencari kekuasaan? Hanya untuk mencari uang? Mari kita merefleksikannya," ucap Hasto. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga