jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menilai pembiaran atas konflik antara PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) menjadi sumber suramnya prospek politik nahdiyin (warga NU).
Dia menyebutkan nyaris sepanjang dua tahun setelah peralihan nakhoda PBNU dari Said Aqil Siraj ke Yahya Cholil Staquf, relasi NU dengan PKB terus bergejolak.
BACA JUGA: PKB Beri Peringatan soal Cawapres Pendamping Prabowo
"Meski secara visi dan arah politiknya sama, tetapi secara strategi nyata berbeda," kata Sholeh dalam keterangannya, Sabtu (19/8).
Dia menyebutkan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin telah menjadi masinis PKB sejak 18 tahun dan mencoba melanggengkan relasi NU-PKB sebagai alat perjuangan politik kaum nahdiyin.
BACA JUGA: Golkar-PAN Bergabung ke KKIR, PKB: Selamat Datang, Urusan Capres, Kami Berpegang Hasil Muktamar
"Sebaliknya, Gus Yahya yang baru menakhodai NU dua tahun, bereksperimen menyapih PKB dari NU," tutur Sholeh.
Sholeh menjelaskan di lapangan gesekan PKB-NU terjadi secara tajam dan mengarah menuju konflik serta menguras energi dua lembaga paling bergengsi di kalangan kaum nahdiyin.
BACA JUGA: Said Aqil Bilang PKB Itu NU, Gus Yahya Sebut Sebaliknya
"Konflik ini pula yang belakangan dituding 'kiai-kiai kampung' sebagai musabab inti redup dan suramnya prospek politik kaum nahdiyin menjelang Pilpres 2024," tutur Sholeh.
Menurutnya, ada sejumlah hal bisa dilakukan untuk menyingkirkan kabut suram di kalangan nahdiyin.
"Upaya pertama bisa dilakukan dengan mufaraqah atas Muhaimin dan Gus Yahya. Kalau dua hal ini belum cukup menjadi perhatian Gus Yahya dan Muhaimin, 'kiai-kiai kampung' bisa menarik mandat baik yang diberikan pada Cak Imin maupun Gus Yahya," ujarnya.
Mufaraqah sendiri diartikan dengan memisahkan diri dari organisasi.
Dia menyebutkan upaya terakhir adalah dengan mendorong tokoh-tokoh sepuh, mengambilalih peran politik PKB sekaligus memakzulkan kiprah politik kenegaraan PBNU.
"Mufaraqah adalah bukan hal baru dalam nomenklatur dan tradisi politik NU. Beberapa tahun setelah Muktamar ke-27 di Situbondo Kiai As'ad Syamsul Arifin mufaraqah dengan Gus Dur. Hal ini dilakukan Kiai As'ad sebab menurutnya Gus Dur menyimpang dari prinsip dasar NU," kata Sholeh.
Terbaru, kata Sholeh, mufaraqahnya Kiai Nurul Huda Jazuli dari Ploso (Kediri) dan terjadi saat dia menarik mundur putranya Gus Kautsar dari struktur PBNU hasil Muktamar Lampung 2021.
"Poros konflik Jakarta-Rembang vs Jombang-Kediri secara faktual membelah kekuatan Nahdliyin menjadi dua. Poros pertama, merepresentasikan PBNU. Poros kedua sebagai penopang utama PKB," kata Sholeh.
Dia menegaskan sebelum dua poros ini mengembang dan membesar, tokoh-tokoh sepuh seperti Kiai Miftahul Akhyar (Rois 'Am PBNU), Kiai Said Aqil Siraj (mantan Ketum PBNU), bahkan Wapres Ma'ruf Amin (mantan Rois 'Am) idealnya turun gunung mengendalikan meredakan dan menyatukan kembali PKB-NU.
Menurut Sholeh, langkah ini sekaligus peringatan bagi tokoh-tokoh muda agar mereka sadar mandat dan amanat yang mereka emban.
"Turun gunung dalam ini adalah "pengambilalihan" kewenangan pilihan kandidat capres-cawapres dari tokoh-tokoh muda yang terbukti hanya mempersuram prospek politik nahdiyin," ujarnya.
Sholeh menyebutkan pengambilalihan secara praksis bisa pula bermakna tokoh-tokoh sepuh mendorong dan menunjuk di antara mereka sebagai kandidat cawapres dari kaum nahdiyin.
"Toh, secara empiris Kiai Ma'ruf Amin sangat sukses menjadi pendamping Jokowi. Pemerintahan Jokowi di periode kedua, terbukti efektif, kuat, fokus, dan jauh dari turbulensi. Hal ini bisa dibaca dari kesuksesan Wapres Ma'ruf Amin menempatkan diri sebagai penyempurna Jokowi yang 'gila' kerja," kata Sholeh.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra