jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio heran dengan ucapan beberapa menteri Kabinet Kerja II yang terkesan menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah berencana mengetatkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Seharusnya, kata dia, menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bisa mendukung kebijakan Anies di Jakarta. Toh, kata dia, Anies tidak sembarangan ketika ingin mengetatkan PSBB.
BACA JUGA: Ini 10 Kesalahan Gubernur Anies Dalam Menangani COVID-19 Versi PSI
Sebelum muncul pengetatan PSBB, lebih dahulu keluar ucapan Presiden Jokowi yang menginginkan kesehatan lebih diutamakan dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Sekarang itu dihajar habis-habisan oleh kabinet (Jokowi-red). Hal-hal semacam ini tidak beres, kan harusnya semua saling mendukung," ucap Agus dalam diskusi daring dengan tema PSBB Lagi?, Sabtu (12/9).
BACA JUGA: Elite Demokrat: yang Waras Dukung Langkah Anies Baswedan
Selain itu, ujar dia, Anies pun berbicara dengan pemerintah pusat dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 ketika mau mengetatkan PSBB.
Karena itu menurut hematnya tidak mungkin pimpinan daerah mengeluarkan kebijakan tanpa berbicara dengan pemerintah pusat.
BACA JUGA: Sudah Punya Calon Suami, Ayu Ting Ting: Serius, Enggak Bercanda
"Saya yakin beliau dipanggil presiden, saya tidak tahu, tetapi saya yakin. Sebab, tidak mungkin, misalnya wali kota Bogor memutuskan sendiri, tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini presiden atau gugus tugas, suatu hal yang tidak mungkin," ungkap dia.
"Jadi, menurut saya, itu keputusan presiden, tetapi maunya melalui gubernur," duganya.
Agus mengatakan, kepercayaan publik kepada pejabat akan menurun, andai tidak seirama dalam penanganan pandemi Covid-19. Publik bisa saja tidak memercayai setiap kebijakan yang dikeluarkan pejabat dalam menangani Covid-19.
"Lihat semuanya, saling menyalahkan, kalau sudah saling menyalahkan ini bagaimana masyarakat," pungkas dia.(ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan