jpnn.com, JAKARTA - Direktur eksekutif Center for Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menyatakan sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang meminta politik identitas dihentikan patut diapresiasi.
Dia juga menyebutkan sikap itu perlu dicermati oleh semua pihak.
BACA JUGA: Erick Thohir Masuk 500 Tokoh Muslim Berpangaruh di Dunia, Ketua PBNU Kiai Choirul Bilang Begini
"Sikap PBNU menyetop politik identitas layak diapresiasi sekaligus dicermati. Politik dan ekspresi identitas adalah bagian dari hak politik dalam konsep dan konteks HAM," kata Sholeh Basyari dalam keterangannya kepada JPNN.com, Minggu (6/10)
Dia menyebutkan tugas dan wewenang negara adalah menjamin, menghormati, dan melindungi hak politik warganya.
BACA JUGA: Gus Yahya Nyatakan Sikap PBNU Mengenai Wahabi di Indonesia, Begini Katanya
"Pemerintah hanya boleh intervensi apabila politik identitas menyerang ideologi nasional. Negara, apalagi kelompok kekuatan sosial kemasyarakatan, tidak boleh mengintervensi politik identitas kelompok lain," lanjutnya.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau seluruh pihak menghentikan upaya menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat.
BACA JUGA: Inilah 10 Santri Finalis Musabaqah Qawaid Fiqhiyyah RMI PBNU
Hal itu disampaikan menanggapi Aksi 411 kemarin dan rencana Reuni 212.
Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengatakan menggunakan agama demi kepentingan politik sesaat tidak ada manfaatnya.
"Untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, kita minta untuk menghentikan semua gerakan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kedepankan politik gagasan, setop politik identitas," kata Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan dalam keterangannya, Sabtu (5/11).(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra