jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Ujang Komarudin tidak heran melihat masih ada anggota dewan yang menginginkan RUU KUHP disahkan, meski mahasiswa dan para aktivis menolak untuk disahkan.
Menurut Ujang, sikap segelintir wakil rakyat tersebut menunjukkan mereka tidak bekerja untuk rakyat, tetapi untuk kelompok dan kepentingan masing-masing.
BACA JUGA: Capek Ditanya soal RKUHP, Pak Yasonna Sampai Bilang Begini
"Mungkin itulah cara kerjanya, mereka bekerja bukan untuk rakyat. Mereka bekerja untuk kepentingan diri, kelompok, dan partainya," ujar Ujang kepada jpnn.com, Kamis (26/9)
Saat ditanya, apakah ada pihak yang diuntungkan jika RKUHP buru-buru disahkan, dosen di Universitas Al Azhar Indonesia ini mengamininya.
"Tentu akan ada pihak-pihak yang diuntungkan, tak mungkin RUU KUHP dipaksakan pengesahannya jika tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu. Selalu ada motif di balik semua pengesahan undang-undang," ucapnya.
Sayangnya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini belum berani berspekulasi menyebut siapa pihak yang diuntungkan jika RKUHP buru-buru disahkan dan dalam bentuk apa keuntungan itu diperoleh.
Ujang hanya menyarankan anggota dewan sebaiknya kembali membuka dialog terhadap pasal-pasal yang dinilai masih kontroversial di tengah masyarakat. Karena nantinya undang-undang itu akan digunakan seluruh rakyat Indonesia.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang