JAKARTA- Pengamat hukum pidana, Chaerul Huda, menilai, tindakan kepolisian mencabut Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kejaksaan Agung, tak otomatis menggugurkan status tersangka mantan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. Langkah ini juga tak menurunkan status kasusnya dari penyidikan ke penyelidikan apalagi menghentikannya.
"Tidak ada mekanisme pencabutan SPDP. Kalaupun terjadi pencabutan SPDP tidak berarti bisa menurunkan status dari penyidikan ke penyelidikan. Sebab pada dasarnya juga tidak ada ketentuan yang mengatur penurunan status tersebut," kata Chaerul Huda saat dihubungi wartawan, Jumat (11/5).
Dari sisi penuntut umum, lanjut Chaerul, pencabutan SPDP tak menghilangkan kewenangan kejaksaan selaku penuntut umum untuk melakukan pengawasan (supervisi) dan kontrol kasus Hafiz. "Penuntut umum tetap berwenang melakukan itu, sekalipun SPDP dicabut," tegas Chaerul.
Jaksa Agung Basrief Arief sendiri mengakui pencabutan SPDP tidak dapat diartikan sebagai penghentian perkara. "Pencabutan itu bukan SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara)," katanya. Hanya saja Basrief belum bisa memastikan langkah apa yang akan dilakukan kejaksaan selanjutnya.
Berita Hafiz dinyatakan sebagai tersangka mencuat Oktober 2011, setelah Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung (waktu itu) Noor Rachmad menunjukan SPDP Hafiz. Langkah ini dilakukan kejaksaan setelah kepolisian berulangkali membantah berita tersebut.
Diketahui, Hafiz adalah tersangka kasus pemalsuan surat dan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi saat menyidangkan sengketa pemilu legislatif 2009, daerah pemilihan Halmahera Barat, Maluku Utara. Hafiz dilaporkan melakukan tindak pidana oleh M Syukur Mandar pada 4 Juli 2011. (pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mangindaan Klaim Izin Demo Flight Sudah Komplit
Redaktur : Tim Redaksi