jpnn.com, JAKARTA - Pengamat tata kota Nirwono Yoga angkat bicara soal jalur sepeda di Ibu Kota yang tidak banyak dilintasi pesepeda.
Bahkan, hal ini kini tengah menjadi perbincangan serius masyarakat Jakarta terkait pemanfaatannya oleh publik akhir-akhir ini.
BACA JUGA: Heru Budi Menggencarkan Vaksinasi Polio di Ibu Kota
Pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai perlu mengaudit seluruh jalur sepeda yang ada di Ibu Kota. Penyebabnya, jalur sepeda yang dibangun di era Anies Baswedan tersebut jarang dilalui pesepeda.
Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan permasalahan ini memang tengah menjadi perbincangan serius masyarakat Jakarta terkait pemanfaatannya oleh publik akhir-akhir ini.
BACA JUGA: Catut Nama Wakil Bupati, Komplotan Penipu Asal Surabaya Ini Kini Mendekam di Balik Jeruji
Menurut pakar tata kota Universitas Trisakti itu, di Jakarta, Selasa, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI dapat melibatkan komunitas pesepeda untuk mengevaluasi jalur yang sudah ada tersebut.
"Harus dicari tahu mengapa jalur sepeda yang ada tidak banyak dilintasi pesepeda, apakah jalurnya tidak sesuai dengan rute pesepeda dan mengapa banyak jalur sepeda diokupasi oleh parkir liar dan dibiarkan tidak ada penertiban," ujarnya.
BACA JUGA: Miliaran Rupiah, Anggaran Jalur Sepeda di Jakarta Dicoret dari APBD
Nirwono juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menggencarkan edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan jalur sepeda serta mengajak masyarakat untuk membangun budaya bersepeda.
"Pj Gubernur dapat menetapkan setiap minggu sekali, seluruh ASN naik angkutan umum atau bersepeda atau berjalan kaki dalam beraktivitas ke kantor untuk menjadi contoh kepada masyarakat dalam menurunkan polusi udara," katanya.
Lebih lanjut Nirwono juga menyarankan Heru Budi untuk mengeluarkan kebijakan perihal penanganan polusi udara di Jakarta.
"Seperti perluasan ganjil genap, 'e-parking' progresif, memperbanyak 'park and ride', mendorong naik transportasi publik, bersepeda atau berjalan kaki," katanya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 38 miliar untuk pembangunan jalur sepeda pada 2023.
Namun anggaran itu sempat dicoret dari RAPBD 2023 kemudian kembali dimasukkan oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan nilai Rp7,5 miliar.
Heru Budi sebelumnya mengaku akan melanjutkan program gubernur sebelumnya selama program tersebut bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.
"Ada kan (program Anies yang dilanjutkan), semua juga kami lanjutkan kalau semua itu untuk kepentingan masyarakat, tidak masalah," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (18/11) lalu.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean