Pengamat: Tuntutan Buruh Direspon Pemerintah dengan Baik

JAKARTA -  Pengamat Politik The Habibie Center, Bawono Kumoro mengatakan bahwa saat ini pemerintah sudah lebih baik dalam merespon keinginan para buruh. Bawono mengakui, selama ini memang masih banyak masalah buruh banyak yang tidak selesai, seperti tuntutan kenaikan upah, tingkat kesejahteraan dan penghapusan outsourching.

"Pada May Day ini pemerintàh sudah berbuat lebih banyak. Kalau selama ini respon hanya sebatas retorika, tapi sekarang respon lebih konkrit seperti empat hadiah yang diberikan pemerintah pada momen hari buruh ini," kata Bawono, dihubungi wartawan, Selasa (1/5).

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, menyatakan pemerintah mempunyai empat hadiah bagi para buruh di Indonesia. Keempat hadiah ini adalah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 1,3 juta menjadi Rp 2 juta, rumah sakit buruh yang dibangun di tiga titik, yakni Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo. Kemudian, pemerintah juga akan menyediakan transportasi murah untuk buruh di kawasan industri. Pada tahap awal, segera beli 200 bus untuk buruh di Tangerang, Bekasi, Jawa Timur dan Batam. Hadiah keempat adalah rumah susun sewa (rusunawa) untuk buruh.

Bawono menilai, naiknya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp1,3 juta menjadi Rp2 juta tersebut adalah kebijakan sangat baik. "Artinya penghasilan mereka yang tidak banyak, akan tepat karena tidak dipotong lagi," katanya.

Dia menilai, langkah pemerintah ini sangat berani walau pun resiko penerimaan negara dari pajak akan berkurang. "Ini keputusan bagus walau resiko harus diambil oleh pemerintah," katanya.

Bawono mengatakan, empat hadiah pemerintah itu bisa implementatif atau tidak, nantinya dilihat dari level birokrasi. "Kebijakan harus di-runing oleh mereka yang ada di birokrasi harus menerjemahkan keinginan presiden. Tentu saja harus dijalankan lewat pengambilan kebijakan di level menteri, dirjen dan seterusnya," ujar Bawono.

Ditambahkan, langkah pemerintah ini jauh dari unsur politis apalagi untuk pencitraan. Menurut Bowono, ketika pemerintah membuat kebijakan yang tidak baik pasti mendapat kritik, tapi ketika kebijakan yang dibuat sangat bagus, ada pihak yang mengganggap untuk pencitraan. Namun, imbuh dia, meski agak repot, hal-hal seeprti itu adalah bagian dari demokrasi.

"Tapi kalau menurut saya, tidak ada tendensi presiden untuk pencitraan.  Jelas presiden  tidak bisa maju lagi pada 2014 (karena sudah dua kali menjabat). Jadi, Jadi menurut saya lebih bersih dari unsur politis," pungkasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Radang Sinus Kambuh, Angie Tepar di Rutan KPK