JAMBI – Meski mengalami peningkatan cukup tajam, namun pertumbuhan ini dinilai semu. Mengingat, sepanjang tahun 2011, sektor pertambangan dan penggalian memberi kontribusi 23,1 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi. Pertumbuhan yang disokong sektor ini tidak dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat Jambi. Apalagi, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari ratusan aktivitas tambang di Jambi.
Demikian dikatakan Ketua Fraksi Gerakan Keadilan DPRD Provinsi Jambi, Henri Masyhur menyikapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2011 di DPRD Provinsi Jambi.
“Tiap satu persen sumbangan sektor pertambangan bagi PDRB, sesungguhnya menutup ribuan lapangan kerja baru karena beberapa faktor yang ditimbulkannya,” ujar Henri.
Dirinya mencontohkan, adanya perubahan bentang alam akibat penambangan ini. Sehingga sulit direklamasi untuk kepentingan ekonomi rakyat. Demikian juga halnya, dengan kerusakan jalan akibat kendaraan bertonase berat. “Sementara serapan tenaga kerja terbilang sedikit. Karena usaha pertambangan terbilang padat modal,” sambungnya.
Lebih lanjut dikatakannya, dari triliunan rupiah uang yang dihasilkan tambang batubara, hanya sebagian kecil yang kembali ke Provinsi Jambi. Inipun dalam bentuk dana bagi hasil. Disebutkan politisi PKS itu, Menteri ESDM Jero Wecik memperkirakan, sumbangan royalti dan land rent dari pertambangan batubara hanya Rp 81 miliar tahun 2012. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 2965 K/80/MEM 2011 tertanggal 18 November 2011.
Tujuh daerah disebut sebagai penyumbang royalti. yaitu Bungo dengan izin IUP, PKP2B sebesar Rp 65,16 miliar, Kabupaten Batanghari IUP,PKP2B sebesar Rp 8 miliar, Kabupaten Sarolangun IUP,PKP2B sebesar Rp 5,6 miliar.
Sedangkan kabupaten Merangin dengan izin IUP diperkirakan menyumbang Royalti sebesar Rp 4,5 miliar. Menyusul Tebo Rp 2,2 miliar, Muarojambi Rp 900 juta dan Tanjung Jabung Barat Rp 225 juta. Jumlah ini, dinilai Henri Masyhur tidak sebanding kerusakan alam dan jalan akibat dilalui kendaraan pengangkut truk batubara.
Hal ini diakui Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus dalam LKPj nya. “Tingkat kerusakan jalan lebih disebabkan tingginya mobilisasi angkutan sumber daya alam yang melintasi ruas jalan yang melebihi kapasitas jalan,” ujar HBA, Sabtu (3/3).
Pengamat ekonomi, Dr Pantun Bukit sendiri meminta kepada pemerintah harus fokus kepada program prioritas. Dirinya, melihat selama ini yang banyak keluar dari pemerintah hanya retorika pencitraan.
’’Hasilnya banyak yang belum terlihat. Yang saya kira ada geregetnya Cuma program Samisake dan Pembangunan Bandara. Untuk pembangunan bandara ini sendiri didorong pihak pusat,’’ ujarnya.
Dirinya mempertanyakan program pembangunan jalan batubara, pengerukan sungai dan perbaikan jalan Lingkar Barat. Disebutkannya, andaikan jalan lingkar barat menuju pelabuhan ini bagus, maka akan memperlancar proses ekspor melalui pelabuhan Talang Duku. ’’Harusnya pemerintah memprioritaskan perbaikan jalan menuju pelabuhan ini,’’ ujarnya.
Lebih lanjut dikatannya, infrastruktur yang didanai oleh APBD masih centang perenang. ’’Bagaimana dengan irigasi, belum jelas. Kemudian, jalan alur sungai belum ada action apa-apa. Apalagi pembangunan jalan baru itu lebih mahal,’’ tegasnya.
Kedepan, katanya, paling tidak pemerintah harus fokus ke pembangunan jalan yang menghubungkan sektor produksi ke pelabuhan. Kemudian, jalan produksi ke pemasaran. ’’Energi listrik juga harus diperhatikan. Ini untuk meningkatkan daya tarik investor,’’ terangnya. (arm/fth)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belanja Pegawai Naik Terus
Redaktur : Tim Redaksi