jpnn.com, BOGOR - Presiden Jokowi menanggapi santai adanya pihak yang mempersoalkan pengangkatan 12 orang menjadi wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Diberitakan, Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Bayu Segara mengajukan gugatan judicial review Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu. Yang dipersoalkan adalah pasal 10 yang mengatur soal jabatan wakil menteri.
BACA JUGA: Ketua KPK Akui Presiden Jokowi Pernah Mengungkapkan Sesuatu
Presiden Jokowi mengatakan, pengangkatan wakil menteri berdasar UU. "Kalau mau digugat ya enggak masalah. Di undang-undangnya kan juga tercantum, jelas diperbolehkan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (27/11).
Mantan gubernur DKI Jakarta ini juga tidak sependapat bila ada yang mengatakan pengangkatan wakil menteri dianggap pemborosan.
BACA JUGA: Penjelasan Presiden Jokowi soal Grasi untuk Annas Maamun Napi Korupsi
"Ya itu kan penilaian. Karena ini mengelola negara sebesar 17 ribu pulau, 267 juta (jiwa) itu tidak mungkin dikerjakan untuk kementerian-kementerian tertentu yang memiliki beban berat. Tentu saja membutuhkan kontrol, pengawasan, butuh cek lapangan. Itulah kenapa kita berikan (wamen)," jelasnya.
Sebagai contoh kata suami Iriana itu, BUMN yang jumlahnya 143 perusahaan akan sangat berat kalau hanya diurus oleh seorang menteri.
BACA JUGA: Tantangan Benny Demokrat buat KPK Terkait Laporan Jokowi soal Megakorupsi
Nah, pada periode keduanya ini Jokowi mengangkat 2 orang wamen di kementerian yang dipimpin Erick Thohir itu.
"Contoh lagi Kementerian Desa, 75 ribu desa di seluruh tanah air hanya menteri desa saja. Siapa yang ngontrol dananya? Siapa yang ngontrol bahwa anggaran sampai?. Tujuannya ke sana. Meskipun ada yang gugat, saya kira enggak ada masasalah," tutur Jokowi.
Merespons anggapan kabinet gemuk, mantan wali kota Solo ini meyakinkan bahwa dengan keberadaan wamen akan membuat kerja di kementerian lebih efektif.
"Jangan menilai sesuatu dari banyaknya, bandingkan dengan negara-negara yang berpenduduk lebih sedikit. Organisasinya sepertit apa, efektivitas seperti apa," tandasnya. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam