BACA JUGA: Coca-Cola dan JGM Gelar Bersih-bersih Bakau di Muara Angke
Padahal penepatan formasi ini harus disesuaikan dengan keuangan negara.“Terus terang saja Meneg PAN dilematis untuk penetapan formasi ini
BACA JUGA: Indonesia Bisa Dibentuk Demi SBY
Bisa saja kita menyetujui semuanya, tapi apa keuangan negara bisa memikul beban tersebut,” ulas Deputi Meneg PAN Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Ramli Naibaho yang dihubungi via telepon, Minggu (19/4)Disebutkannya, tiap tahun usulan formasi CPNS daerah termasuk Sulut sangat banyak
“Sulut masuk salah satu provinsi yang paling menggebu-gebu mengusulkan formasi CPNS
BACA JUGA: Sibuk Pemilu, BPIH Tak Menentu
Saya tidak tahu persis apa usulan ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah setempat,” tandas Ramli.Pendapat Ramli ini ada benar juga, sebab jika dilihat dari jumlah PNS di Sulut sudah sangat banyakLantaran banyaknya pegawai, di beberapa dinas/badan justru ada PNS yang bingung mau mengerjakan apaAlhasil satu pekerjaan dikerjakan lebih dari satu pegawai.
Dari pantauan koran ini, beberapa dinas/badan yang pegawainya kurang pekerjaan adalah Perpustakaan, Badan Perempuan, Dinas Sosial, Disnakertrans, BPLH, Badan Penanaman Modal Daerah, BKPM, Biro Orpeg, Biro Kesra, Dishub-kominfo, dll.
Sedangkan beberapa dinas/badan yang pegawainya aktif adalah Dinas Tata Kota, Dinas Catatan Sipil, Dinas PU, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan, dllDari sini tergambar jelas, kalau dinas/badan yang berhubungan dengan pelayanan publik pasti pegawainya aktif dan tidak sekadar ngerumpi saja(esy/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pondokan CJH Rampung 78 Persen
Redaktur : Tim Redaksi