jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (DPW ASN PPPK) 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo mengatakan sudah saatnya PPPK dan honorer diangkat menjadi PNS.
Pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjadi momentum terbaru untuk menuju hal tersebut. Eko Wibowo mengatakan bahwa pengalihan status honorer dan PPPK menjadi PNS tersebut, tentu akan menjadi kado terindah untuk Prabowo Subianto.
BACA JUGA: Nanik S Deyang Dipanggil Prabowo, Ditugasi Mengentaskan Kemiskinan Bareng Budiman Sudjatmiko
"Dua kali pilpres, Pak Prabowo (sebagai capres) menjanjikan akan mengangkat honorer menjadi PNS. Sayangnya, beliau kalah. Dan sekarang di pilpres ketiga (sebagai capres) menang telak sehingga bisa menunaikan janji kepada rakyat kecil, termasuk honorer," kata Pak Ekowi, panggilan akrab Eko Wibowo, kepada JPNN.com, Rabu (16/10).
Pak Ekowi optimistis jiwa patriotik Prabowo akan membuatnya ingat akan janji-janjinya kepada rakyat kecil.
BACA JUGA: Pemkab Sorong akan Mengakomodasi 1.850 Honorer Lewat Jalur PPPK & CPNS
Peningkatan status honorer dan PPPK menjadi PNS, hanya bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto.
"Pesan kami kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengangkat guru dan tendik baik honorer maupun PPPK menjadi PNS. Hanya Pak Prabowo yang bisa membuat kesejahteraan kami terjamin dengan baik," kata dia.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: PNS & PPPK Setara, Berhak Memiliki Jenjang Karier Sama, soal Honorer Bagaimana?
Dia mencontohkan, Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa mengangkat satu juta honorer menjadi PNS.
Perbedaan yang mencolok terjadi di era Presiden Joko Widodo, honorer diangkat PPPK yang mirip honorer.
Ketua DPW Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) Tendik Provinsi Riau ini menambahkan bahwa sejak diangkat PPPK, masih banyak ketidakadilan yang dirasakan mereka.
Dia mencontohkan misalnya dalam soal karier jabatan, hingga TPP yang tidak sama dengan PNS.
"Kami sudah kompeten dalam hal pendidikan. Seharusnya kami bisa berkarier dari fungsional ke struktural dinas pendidikan mengisi jabatan strategis dan lainnya," ujar Ekowi yang juga ketua DPW Aliansi Honorer Nasional (AHN) Riau.
Ekowi berharap Prabowo bisa menghapus administrasi yang melekat kepada guru sejak diterapkan Kurikulum Merdeka, seperti aplikasi PMM.
Kemudian, juga menghapus syarat untuk menjadi kepsek harus guru penggerak.
"Itu menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan guru, karena sebagian guru punya kompetensi bagus berlatar belakang pengalaman organisasi, " kata tokoh muda pendidikan Riau ini. (esy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Mesyia Muhammad