MATARAM-Pengangkatan 200 tenaga honorer kategori satu (K1) menjadi CPNS di Kota Mataram masih belum jelas. Pasalnya, Kantor Regional X Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bali belum menyusun secara resmi dokumen pegangkatan CPNS tersebut.
“Mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang membuat lama itu mungkin karena Kantor Regional banyak menyusun dokumen daerah lain seperti NTT,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram Hj Bq Evi Ganevia, kemarin.
Untuk mengetahui persoalan yang ada, Evi berencana berkunjung ke Kantor Regional X BKN Bali. “Insya Allah dalam waktu dekat ini saya ke Bali untuk mengambil dokemen yang sudah jadi,” katanya.
Kata dia, pengangkatan honorer K1 itu terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 lalu. Selama belum menerima SK, 200 honorer tersebut tidak mendapatkan gaji maupun tunjangan. “Kalau sudah ada NIP dan surat tugas, baru mereka diberi gaji,” ujarnya.
Dikatakan, awalnya jumlah tenaga honorer K1 203 orang. Namun, setelah diverifikasi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menjadi 200 orang. Tiga orang sudah memperoleh NIP.
“Sampai sekarang ini, yang 200 orang ini yang belum turun NIP-nya. Mudah-mudahan minggu ini bisa turun, dan tidak ada masalah,” harapnya.
Sementara untuk pengangkatan honorer kategori 2 (K2) menjadi CPNS, pihaknya sudah mengusulkan ke KemenPAN dan RB sebanyak 1.250 orang. Tinggal menunggu verifikasi saja. “Selanjutnya, akan diseleksi lagi melalui tes tulis,” katanya.
Kata dia, lulus tidaknya verifikasi pemberkasan semuanya tergantung KemenPAN dan RB. Karena, daerah hanya mengusulkan. “Kami juga sedang menunggu yang K2 ini. Mudah-mudahan berjalan lancar,” katanya.
Di bagian lain, sampai saat ini Kota Mataram masih kekurangan 198 orang guru sekolah dasar (SD). Proses belajar mengajar pun sedikit terganggu karena beberapa guru harus mengajar double. Ada satu guru yang mengajar dua kelas, bergiliran satu sama lainnya. “Kita memang kekurangan guru SD. Itu terjadi sejak 1 Desember 2012 lalu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram H Ruslan Effendy, kemarin.
Untuk mengantisipasi kekurangan itu, pihaknya telah memberikan kebijakan sementara pada kepala sekolah untuk ikut mengajar di kelas sambil menunggu pengangkatan guru baru melalui seleksi CPNS.
Terkait hal itu, Kepala BKD Kota Mataram Hj Bq Evi Ganevia mengakui dalam bidang pendidikan, Kota Mataram mengalami kekurangan guru, khususnya guru SD. Kata dia, sebelum KemenPAN dan RB membuat kebijakan moratorium CPNS sejak tanggal 1 September 2011 lalu, BKD telah mengusulkan formasi guru SD sebanyak 155 orang. “Itu dulu kita ajukan segitu, sekarang bisa saja melebihi itu, dan kita sedang mendata,” katanya.
Kalaupun jumlah kekurangan guru SD meningkat dari sebelumnya yang diusulkan hanya 155 orang, menurutnya, itu terjadi karena ada yang pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan dimutasi ke daerah lain. “Yang jelas, akan ada penambahan formasi guru SD. Kita sedang menunggu kebijakan KemenPAN dan RB terkait moratorium CPNS ini,” katanya.
Selain guru, Kota Mataram juga mengalami kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 70 orang. “Itu sebelum moratorium, bisa saja lebih dari itu,” katanya.
Sementara, untuk tenaga umum, Evi mengatakan, sudah cukup. “Kalau tenaga teknis, malah kita kebanyakan. Lebih 6 ribuan orang tenaga teknis dan umum yang kita miliki sekarang,” katanya.
Kalau pun nantinya ada formasi CPNS umum, Evi mengakui hanya yang bersifat terampil siap pakai. “Misalnya lulusan SMK akutansi dan komputer. Intinya yang kita usulkan nantinya yang lansung pakai,” katanya.
Kendati di KemenPAN dan RB aturannya minimal DIII, Evi merasa aturan tersebut bersifat longgar. Karena kalau bersifat mendesak dan sangat dibutuhkan, maka daerah dapat mengusulkan. “Yang kita usulkan nantinya SMK, bukan SMA. Jumlahnya, sedang kita hitung,” katanya.(cr-dss)
“Mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang membuat lama itu mungkin karena Kantor Regional banyak menyusun dokumen daerah lain seperti NTT,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram Hj Bq Evi Ganevia, kemarin.
Untuk mengetahui persoalan yang ada, Evi berencana berkunjung ke Kantor Regional X BKN Bali. “Insya Allah dalam waktu dekat ini saya ke Bali untuk mengambil dokemen yang sudah jadi,” katanya.
Kata dia, pengangkatan honorer K1 itu terhitung sejak tanggal 1 Desember 2012 lalu. Selama belum menerima SK, 200 honorer tersebut tidak mendapatkan gaji maupun tunjangan. “Kalau sudah ada NIP dan surat tugas, baru mereka diberi gaji,” ujarnya.
Dikatakan, awalnya jumlah tenaga honorer K1 203 orang. Namun, setelah diverifikasi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menjadi 200 orang. Tiga orang sudah memperoleh NIP.
“Sampai sekarang ini, yang 200 orang ini yang belum turun NIP-nya. Mudah-mudahan minggu ini bisa turun, dan tidak ada masalah,” harapnya.
Sementara untuk pengangkatan honorer kategori 2 (K2) menjadi CPNS, pihaknya sudah mengusulkan ke KemenPAN dan RB sebanyak 1.250 orang. Tinggal menunggu verifikasi saja. “Selanjutnya, akan diseleksi lagi melalui tes tulis,” katanya.
Kata dia, lulus tidaknya verifikasi pemberkasan semuanya tergantung KemenPAN dan RB. Karena, daerah hanya mengusulkan. “Kami juga sedang menunggu yang K2 ini. Mudah-mudahan berjalan lancar,” katanya.
Di bagian lain, sampai saat ini Kota Mataram masih kekurangan 198 orang guru sekolah dasar (SD). Proses belajar mengajar pun sedikit terganggu karena beberapa guru harus mengajar double. Ada satu guru yang mengajar dua kelas, bergiliran satu sama lainnya. “Kita memang kekurangan guru SD. Itu terjadi sejak 1 Desember 2012 lalu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram H Ruslan Effendy, kemarin.
Untuk mengantisipasi kekurangan itu, pihaknya telah memberikan kebijakan sementara pada kepala sekolah untuk ikut mengajar di kelas sambil menunggu pengangkatan guru baru melalui seleksi CPNS.
Terkait hal itu, Kepala BKD Kota Mataram Hj Bq Evi Ganevia mengakui dalam bidang pendidikan, Kota Mataram mengalami kekurangan guru, khususnya guru SD. Kata dia, sebelum KemenPAN dan RB membuat kebijakan moratorium CPNS sejak tanggal 1 September 2011 lalu, BKD telah mengusulkan formasi guru SD sebanyak 155 orang. “Itu dulu kita ajukan segitu, sekarang bisa saja melebihi itu, dan kita sedang mendata,” katanya.
Kalaupun jumlah kekurangan guru SD meningkat dari sebelumnya yang diusulkan hanya 155 orang, menurutnya, itu terjadi karena ada yang pensiun, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan dimutasi ke daerah lain. “Yang jelas, akan ada penambahan formasi guru SD. Kita sedang menunggu kebijakan KemenPAN dan RB terkait moratorium CPNS ini,” katanya.
Selain guru, Kota Mataram juga mengalami kekurangan tenaga kesehatan sebanyak 70 orang. “Itu sebelum moratorium, bisa saja lebih dari itu,” katanya.
Sementara, untuk tenaga umum, Evi mengatakan, sudah cukup. “Kalau tenaga teknis, malah kita kebanyakan. Lebih 6 ribuan orang tenaga teknis dan umum yang kita miliki sekarang,” katanya.
Kalau pun nantinya ada formasi CPNS umum, Evi mengakui hanya yang bersifat terampil siap pakai. “Misalnya lulusan SMK akutansi dan komputer. Intinya yang kita usulkan nantinya yang lansung pakai,” katanya.
Kendati di KemenPAN dan RB aturannya minimal DIII, Evi merasa aturan tersebut bersifat longgar. Karena kalau bersifat mendesak dan sangat dibutuhkan, maka daerah dapat mengusulkan. “Yang kita usulkan nantinya SMK, bukan SMA. Jumlahnya, sedang kita hitung,” katanya.(cr-dss)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aceng Dipastikan Lengser Sebulan Lagi
Redaktur : Tim Redaksi