jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Zukifli Hasan mengatakan, pengaruh dari luar merupakan salah satu tantangan terhadap keberadaan UUD NRI Tahun 1945.
“Dalam dunia tanpa batas, semua kekuatan dunia bertarung," ungkap Zulkifli kepada wartawan usai pidato peringatan Hari Konstitusi 18 Agustus 2018, di gedung Nusantara IV, kompleks parlemen, Jakarta, Sabtu (18/8).
BACA JUGA: Konstitusi Harus Menyesuaikan dengan Dinamika Masyarakat
Zulkifli berharap bangsa ini tetap harus menjunjung tujuan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menciptakan ketertiban dunia.
Menurut Zulkifli, kuatnya pengaruh dari luar tidak boleh membuat kebijakan yang ada merugikan rakyat. Dia mencontohkan, bangsa ini harus melindungi petani dari serangan produk bahan pangan impor.
BACA JUGA: Wapres: Konstitusi Harus Melindungi Semua Warga
Selain itu, lanjut Zulkifli, produk baja dari dalam negeri seperti Krakatau Steel juga harus dilindungi. Sebab, kata dia, jika Tiongkok mengobral baja dengan harga murah dan masuk ke Indonesia, maka bisa membuat Krakatau Steel tutup.
"Kita harus berpihak pada produk Indonesia tanpa tawar menawar," tegasnya.
BACA JUGA: Perubahan Konstitusi Harus Tetap pada Tujuan Bernegara
Zulkifli juga mengingatkan, UUD 1945 sudah mengalami empat kali perubahan. Namun, dalam perubahan itu juga diingatkan bahwa tujuan dasar berbangsa dan bernegara harus tetap yakni Indonesia bersatu dan berdaulat.
Karena itu, Zulkifli menegaskan, meski ada pilkada, pileg ataupun pilpres, persatuan tetap harus dikedepankan. Menurut dia, tidak boleh dalam pesta demokrasi memainkan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Zulkifli juga mengingatkan tidak boleh melakukan politik adu domba dan cara yang melanggar hukum.
Dalam kedaulatan, dirinya mengharap terjadi pada semua bidang, ekonomi, pangan, dan hukum. “Tujuan kita merdeka adalah menciptakan kesetaraan, tak boleh ada orang lapar,” katanya.
Zulkifli melanjutkan, diselenggarakannya Peringatan Hari Konstitusi merupakan cara MPR untuk mengingatkan semua bahwa banyak UU yang inkonsistensi dengan UUD.
Dia menegaskan, negara demokrasi Pancasila harus melahirkan kesetaraan, keadilan dan harmoni, bukan saling hujat, mencerca, membenci. Karena itu, ujar dia, satu hal yang perlu diingatkan bahwa konstitusi harus menjadi pegangan politisi, penegak hukum dan semua. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MPR Bisa Mengeluarkan Tap MPR Tentang Penetapan Presiden
Redaktur & Reporter : Boy