jpnn.com - JAKARTA - ‪Direkrut Indo Barometer M Qodari menilai pengawalan suara hasil pemilihan umum presiden 9 Juli 2014 mengalami kemunduran. Penyebabnya adalah minimnya partisipasi lembaga pemantau pemilu yang diharapkan punya peran besar mengawal proses pemilu.
‪"Lembaga pemantau pemilu di tahun 2014 ini jumlahnya kalah jauh dengan pemilu 1994 lalu," kata Qadari dalam diskusi Emrus Cornres bertajuk "Mengawal Suara Rakyat Pilpres 2014 dari Kecurangan," di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).
BACA JUGA: Jokowi-JK Sementara Unggul di 9 Dari 10 Perwakilan Luar Negeri
Dikatakan, lembaga pemantau Pemilu seperti JPPR dan Perludem jumlahnya kalah jauh jika dibandingkan pada pemilu 1999 dan 2004. Padahal keberadaan lembaga pemantau pemilu tetap sangat relevan meski Indonesia sudah berpengalaman melakukan pemilu.
Karena itu dia menyarankan untuk perbaikkan pemantauan pemilu, ke depan lembaga-lembaga pemantau pemilu perlu diberikan dana dari APBN untuk memantau jalannya pemilu. Sehingga fungsi mereka dapayt melengkapi keberadaan Bawaslu.
BACA JUGA: Ngaku Sakit, Istri Muda Wali Kota Palembang Urung Digarap KPK
‪"Bila perlu diberikan anggarannya, tapi mereka harus bekerja sebagai unit yang independen," ucap Qadari.‬
Nah, adanya kemunduran dalam mengawal suara pilpres juga terjadi akibat adanya perbedaan hasil hitung cepat sejumlah lembaga. Hal ini merupakan kemunduran karena sebelumnya tidak pernah terjadi perbedaan semacam ini.
BACA JUGA: Anggap Kriminalisasi Penyelenggara Quick Count Bahayakan Demokrasi
"Ini juga karena quick qount yang sebelumnya menjadi pereda ketegangan politik, kini menjadi penyulut ketegangan," tandasnya. (Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu Jokowi Terbantu Situs Kawalpemilu.org
Redaktur : Tim Redaksi