Di antaranya, Hotel Amarossa dekat Tugu Kujang, Hotel Aston Fave di Jalan Cidangiang, Hotel Ibis di Jalan Ciheuleut, Hotel Royal Group di Jalan Raya Pajajaran (ex Gape Billiard) dan Hotel Horison Group di dekat RS Azra dengan kategori bintang tiga.
Tapi sayang, beberapa pembangunan hotel tak dilengkapi perizinan yang lengkap alias ilegal. Kondisi itu pun membuat geram Komisi A DPRD Kota Bogor.
“Seharusnya SKPD terkait mengkaji terlebih dahulu segalanya, jangan sampai bangunan itu berdiri hanya dari satu aspek, misalnya karena adanya persetujuan warga sekitar tapi dampak ke depannya tidak diperhatikan,” terang Sekretaris Komisi A, Ani Sumarni.
Ani menilai, SKPD ini bekerja tanpa memiliki pertanggungjawaban sehingga para pengusaha menganggap enteng perihal perizinan. “Seharusnya tunjukkan kewibawaan sehingga mereka melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, jangan hanya bersifat komersial,” geramnya.
Menurut politisi PKS itu, maraknya pembangunan hotel tak hanya merugikan pengguna jalan, ruang terbuka hijau (RTH) pun makin menyempit. “Seharusnya setiap bangunan menyisakan 10 hingga 15 persen RTH. Tapi sekarang terbalik, justru RTH yang dipakai sebagai lahan parkir, ini jelas merugikan masyarakat,” terangnya.
Ia pun meminta Dinas Pengawasan Bangunan dan Pemukiman (Wasbangkim), Bapedda, BPPTPM serta DLLAJ agar lebih mengawasi dan menyeleksi ketat pemohonan bangunan baru apalagi dalam bentuk hotel.
Terpisah, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Adhy Satrianto mengatakan, maraknya pembangunan hotel di kota ini, menimbulkan persaingan yang tidak sehat. “Satu sisi memang berdampak positif bisa menyerap tenaga kerja, namun apa yang terjadi jika adanya persaingan yang tidak sehat. Jelas ini merugikan,” keluhnya.
Menurut pemilik Hotel Ririn itu, maraknya pembangunan hotel juga membuat perang harga semakin ketat, sehingga mematikan hotel-hotel kelas ekonomi. “Harus dikaji teknis terlebih dahulu, jangan sampai hanya untuk kepentingan sesaat, tidak dipikirkan jangka panjangnya. Jangan sekadar aji mumpung,” tukasnya. (ram)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Akui Pelayanan Publik Masih Buruk
Redaktur : Tim Redaksi