Konsistensi tersebut menurut Mahfudz Siddiq, sangat penting dan strategis guna menjaga dan mengawal Indonesia sebagai negara maritim yang luas lautnya lebih besar ketimbang jumlah daratan.
"Komisi I DPR melihat langkah-langkah modernisasi alutsista sudah dirintis dan dijalankan KSAL sebelumnya, Laksamana Soeparno. KSAL yang baru, Laksamana Madya Marsetio sangat kita harapkan untuk konsisten melanjutkan modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut," kata Mahfudz Siddiq, melalui pesan singkatnya, usai menyaksikan serah terima jabatan KSAL di Koarmatim, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/12).
Dijelaskannya, saat ini ketersediaan alutsista TNI AL jauh dari kebutuhan untuk mengawal zona ekonomi eksklusif (ZEE), tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan perairan perbatasan. "Kalau dalam beberapa tahun ke depan kebutuhan alutsista tidak terpenuhi secara maksimal, laut Indonesia tidak akan aman dan secara ekonomi kita akan mengalami kerugian terus-menerus," tegas Mahfudz Siddiq.
Merujuk pada kajian Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategi Indonesia (Lesperssi) tahun 2007, potensi kerugian negara secara ekonomi akibat lemahnya penguasaan wilayah maritim mencapai Rp40 triliun per tahun.
"Kalau penguasaan wilayah maritim lemah, illegal fishing, illegal logging, penyelundupan dan perampokan di laut tidak bisa diminimalisir. Itu penyebab utama hilangnya potensi ekonomi maritim sebesar Rp40 trliun per tahun," ungkap politisi PKS itu.
Sebelumnya, Laksamana Madya Marsetio dilantik sebagai KSAL oleh Presiden SBY pada 17 Desember 2012. Kamis (27/12), digelar acara serah terima jabatan KSAL dari Laksamana TNI Soeparno kepada Marsetio di Surabaya, Jawa Timur. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribuan Laporan ke KPK Tak Tergolong Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi