jpnn.com, TASIKMALAYA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terus berupaya menyamakan persepsi pengelolaan balai latihan kerja (BLK) komunitas.
Hal itu bertujuan untuk mengembangkan kualitas pelatihan dan penyamaan standar pelatihan.
BACA JUGA: Gus AMI: BLK Komunitas Jadi Solusi Ciptakan SDM Unggul dan Siap Kerja
Salah satu cara yang dilakukan ialah menggelar Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 7-8 Juni 2021.
Acara itu dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.
BACA JUGA: Menaker Ida Sebut Pembangunan BLK Komunitas Upaya Pemulihan Sektor Ketenagakerjaan
Sebanyak 50 peserta mengikuti acara itu secara luring. Sementara itu, sebanyak 964 perwakilan lembaga penerima bantuan mengikuti acara secara daring.
Dalam kesempatan itu KH Ma'ruf Amin juga meresmikan Program BLK Komunitas Tahun 2021.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Hindun Anisah menjelaskan, pihaknya terus mendorong pengelola BLK komunitas mengembangkan kualitas pelatihan di lembaga.
“Utamanya dalam menyesuaikan antara pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja atau potensi daerah setempat," kata Hindun Anisah.
Hindun menambahkan, pengelola BLK komunitas didorong terus aktif membangun relasi dengan pemangku kepentingan.
Selain itu, pengelola BLK komunitas juga harus mampu berjejaring mengembangkan pelatihan, instruktur serta informasi pasar kerja.
Hindun memastikan Kemenaker terus berupaya mengembangkan Program BLK Komunitas, baik dari sisi kualitas maupun cakupan pelatihan.
"Untuk sisi cakupan, kami telah memperluas kepesertaan dari yang awalnya lembaga pendidikan keagamaan nonpemerintah saja, kini sudah melibatkan serikat pekerja atau serikat buruh," ujar Hindun. (ant)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ragil