jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Kehutanan memutuskan memberi kepercayaan kepada Wali Kota Tri Rismaharini untuk mengelola Kebun Binatang Surabaya (KBS). Hal ini disampaikan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan usai bersama Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Tri Rismaharini menemui Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di kantornya, kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1).
"Izin definitif dalam minggu ini akan kita serahkan kepada Wali Kota. Sehingga Wali Kota memiliki kewenangan penuh untuk pengelolaan Kebun Binatang Surabaya (KBS)," kata Zulkifli kepada wartawan.
BACA JUGA: Semalam PSK Pengidap HIV/AIDS Layani 1.000 Pria
Menurut Zulkifli, KBS adalah kebun binatang tertua di tanah air dan usianya hampir mencapai 100 tahun. Kata dia, sekitar tahun 80-an, konflik panjang terjadi antara pengelola KBS. Melihat konflik itu dan mengingat kesejahteraan hewan di KBS, ia menyatakan, tahun 2010 pemerintah mencabut izin kebun binatang itu. Atas pencabutan itu, pengelola sebelumnya pun mengajukan gugatan.
Selama proses hukum gugatan itu berlangsung, KBS dikelola sementara oleh sejumlah pihak yang dinilai pemerintah sebagai pihak yang berkompeten. Hingga akhirnya tahun 2013 diserahkan untuk dikelola BUMD.
BACA JUGA: Hati-hati! 189 PSK HIV Masih Kerja di Dolly
"Banyak kemajuan perbaikan dilakukan oleh BUMD selama itu, tetapi terakhir karena mati lagi satwa, perbaikan-perbaikan tidak dilihat, tapi yang ramai adalah satwa yang mati. Oleh karena itu meskipun ada kasasi gugatan, ini tetap diserahkan dulu pada wali kota untuk dikelola," sambung Zulkifli.
Selain memberi kewenangan penuh kepada Wali Kota, Kementerian Kehutanan juga memutuskan akan merotasi manajemen Kebun Binatang Surabaya untuk penyegaran.
BACA JUGA: Pemohon Bansos Mengamuk
Zulkfili mengatakan setelah KBS dipegang penuh oleh Wali Kota Surabaya, maka pengelolaan dan manajemen akan ditata sedemikian rupa agar tidak terdengar lagi kasus kematian binatang.
"Sehingga nanti pengelolanya adalah orang-orang fresh yang tidak ada konflik apapun sehingga fokus kepada kesejahteraan satwa, pengelolaan KBS dan kesehatan satwa itu sendiri," lanjutnya.
Menhut menyatakan penataan manajemen itu akan dilakukan Wali Kota dan Universitas Airlangga, Surabaya. Terutama menggenai jenis makanan dan kandang para satwa KBS.
"Nanti akan ada diaudit bekerja sama Wali Kota dengan Unair apa yang disebut over populasi satwa-satwa agar hidup layak, sehat, dan sejahtera kandangnya nanti akan di audit berapa yang cocok dan layak. Nanti kalau kelebihan tua dan sakit tentu akan dirawat atau dipindahkan ke lembaga konservasi yang punya izin, nanti diserahkan ke lembaga independen seperti Unair," tandas Zulkifli. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ombak Ganas Tenggelamkan Warga
Redaktur : Tim Redaksi