jpnn.com - PADANG - Polemik bantuan sosial (bansos) masih berlanjut, meski Pemprov Sumbar sudah menghentikan penerimaan proposal bantuan tersebut. Buktinya, kemarin (20/1) rombongan masyarakat yang didominasi ibu-ibu kembali mendatangi kantor gubernur.
Para pemohon bansos mengamuk dan terlibat kericuhan, ketika mengetahui pagar kantor di Jalan Sudirman Padang itu ditutup oleh Pol PP.
BACA JUGA: Ombak Ganas Tenggelamkan Warga
Pantauan Padang Ekspres (Grup JPNN), para ibu rumah tangga itu sudah datang sejak pagi. Namun, Pol PP sudah menutup pintu pagar rumah bagonjong.
Warga mengaku ada info dari pemprov yang meminta warga datang sehingga mereka pun sejak pagi sudah menuju kantor gubernur.
BACA JUGA: Bantuan Korban Sinabung Dipelototi BPK
Rombongan yang sebagian besar ibu-ibu itu pun mencak-mencak. Pol PP ngotot tidak mau membuka pagar. Bahkan, ada kendaraan pegawai yang tidak bisa masuk karena pagar dikunci. Tak lama kemudian, personel dari Polresta Padang diturunkan ke lokasi untuk berjaga-jaga.
Samili, 36, warga Jati Padang mengaku dirinya diminta datang. Namun, saat sampai di depan gerbang, mereka justru tertahan. "Kalau kami tidak disuruh datang, kami tidak akan ke sini," ujar Samili, 36 di sela-sela aksi.
BACA JUGA: Tak Berizin, 5 Panti Pijat Disegel
Dia mengaku telah memasukkan permohonan Senin lalu. Mereka diminta datang lagi kemarin guna mendapat kepastian. Sekaligus, menerima bukti telah menyerahkan permohonan.
Namun, sesampai di kantor gubernur, mereka malah disambut penjagaan sehingga mereka akhirnya memutuskan meminta kembali persyaratan yang telah diurus. Pertimbangannya, mereka takut proposal itu disalahgunakan. Mereka menyebut, tidak sedikit biaya dan waktu yang dihabiskan selama pengurusan dan proses melengkapi persyaratan.
"Jika memang sudah ditutup, kenapa permohonan tidak ditolak. Sebaliknya kami malah diminta datang lagi," tegasnya.
Kepala Biro Pemerintahan Syafrizal yang mendatangi pemohon menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta pemohon untuk datang lagi ke kantor gubernur. Pemprov juga tidak pernah menginformasikan bahwa ada bantuan di pemprov. Namun, selaku pelayan masyarakat mereka tidak boleh menolak permintaan masyarakat.
Pada kesempatan itu juga disampaikan, 22 ribu permohonan yang telah dimasukan akan dibicarakan dengan DPRD untuk menyikapinya. "Tidak mungkin dikembalikan sesuai permintaan pemohon. Mudah-mudahan dikabulkan," ujar Syafrizal.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno telah menyikapi polemik soal bansos ini dengan mengungkapkan pemohon yang begitu banyak ke Kantor Gubernur bukan murni inisiatif masyarakat. Menurutnya, hal itu mengarah pada sebuah rekayasa. "Ada oknum yang menggerakkan massa ke Kantor Gubernur," ungkap Gubernur kepada Padang Ekspres, Jumat (17/1).
Hal itu diperkuat dengan tidak pernahnya Pemprov Sumbar mengumumkan masyarakat mengantarkan proposal permohonan bansos ke Kantor Gubernur. Informasi yang diperoleh dari warga yang datang mengurus permohonan bansos, ada yang datang menggunakan sepeda motor, mobil dan bus. "Secara logika, tidak mungkin masyarakat miskin mampu membeli kendaraan tersebut," kata gubernur.
Meski mengaku sudah mengetahui identitas oknum yang memberikan informasi tersebut kepada masyarakat, tapi mantan anggota DPR dari PKS itu enggan mengungkapkannya. "Silakan tanyakan langsung saja sama mereka. Nanti, akan dikasih tahu siapa yang menyuruh mereka datang," ucapnya. (d)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siapkan Subsidi Biaya Perceraian untuk Warga Miskin
Redaktur : Tim Redaksi