jpnn.com - SURABAYA - Langkah pemerintah untuk menggenjot pembangunan rumah susun bersubsidi belum diikuti dengan kesiapan dari pengembang. Pasalnya membutuhkan modal yang besar untuk membangun flat.
Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim Aditya Setiawan mengatakan belum semua pengembang siap beralih dari yang semula merupakan developer rumah tapak ke rumah susun.
BACA JUGA: Inflasi RI Terendah di ASEAN
Alasan pertama menyangkut modal kerja. Diperkirakan, modal yang disiapkan untuk membangun rumah susun mencapai tiga kali lipat dari pembangunan rumah tapak. Memang dari segi harga, harga jual rumah susun bersubsidi juga jauh lebih tinggi timbang rumah tapak.
Sedangkan alasan kedua menyangkut teknis pembangunan rumah susun. Selama ini pengembang terbiasa membangun rumah tapak satu lantai. Berbeda dengan flat yang merupakan hunian vertikal dengan bangunan lebih dari dua lantai.
BACA JUGA: Ini Alasan Pertamax Murah di Jabodetabek
"Nah ini tentu memerlukan tenaga ahli yang memang mampu membangun hunian bertingkat. Sementara mayoritas merupakan pengembang rumah tapak," urainya.
Oleh karena itu ketika pemerintah memutuskan untuk menggenjot pembangunan flat, lanjut ia, harus diikuti dengan kesiapan pengembang. Saat ini pengembang masih menunggu kebijakan pemerintah mengenai rumah bersubsidi.
BACA JUGA: Harga Pertamax Turun, Premium Eceran Sepi Pembeli
Sebagaimana diketahui, sebelumnya pemerintah berencana menghapus fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk rumah tapak dan menggantinya untuk rumah susun. Tapi kemudian, ada wacana dari pemerintah untuk tetap menjalankan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk rumah tapak dengan persyaratan khusus.
Sementara itu, berdasar data yang dirilis Bank Indonesia mengenai penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan hingga September tahun ini sudah sebanyak 29.471 unit dengan nilai Rp 1,652 triliun.
Terbanyak di Jabar dengan jumlah 10.061 unit senilai Rp 572,8 miliar, Banten sejumlah 3.749 unit senilai Rp 212,5 miliar, Kalimantan Selatan sejumlah 2.253 senilai Rp 133,1 miliar, Sumatera Selatan sejumlah 2.079 unit senilai Rp 114,8 miliar dan Jatim sejumlah 1.821 unit senilai Rp 95,3 miliar.
Data penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sampai triwulan ketiga tahun ini sebesar 36,73 persen dari total dana yang ditargetkan pada 2014 dan sisa dana pada 2013, yaitu sebesar Rp 4,5 triliun.
Dengan demikian, masih ada 63,27 persen dana yang belum diserap oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Sisa dana tersebut diperkirakan cukup untuk membangun sebanyak 90 unit ribu rumah. (res)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cikarang Dry Port Siap Hadapi MEA 2015
Redaktur : Tim Redaksi