SURABAYA - Masyarakat yang tak mempunyai pekerjaan formal bisa sedikit bernapas lega tahun ini. Pasalnya, keinginan untuk mempunyai rumah bisa saja terjadi. Hal itu disebabkan oleh isu bakal adanya skema kredit pemilikan rumah (KPR) bagi konsumen di sektor informal.
Ketua Real Estat Indonesia (REI) DPD Jatim Erlangga Satriagung mengatakan, saat ini pemerintah memang sedang menggodok skema KPR bagi masyarakat yang tak bekerja pada instansi formal.
"Minggu lalu, saya sudah bicara dengan salah satu perwakilan bank BTN. Dan, mereka membenarkan bakal memberikan kredit bagi masyarakat di sektor informal," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (18/2).
Namun, lanjut dia, belum ada kejelasan detil pada rencana tersebut. Menurutnya, pemerintah saat ini yang masih membicarakan adalah cara pembiayaan. Misalnya, tentang lembaga yang menjamin asuransi konsumen. Atau, bagaimana angsuran akan dilakukan. "Tapi, untuk kuota KPR sektor informal dan detil lainnya, masih belum ada keputusan," jelasnya.
Meski begitu, dia yakin realisasi skema tersebut bisa dicapai semester dua tahun ini. "Ini nggak sulit kok. Bukan menciptakan suatu kebijakan baru. Hanya memodifikasi dan menggabungkan kebijakan yang sudah ada," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, pihaknya sudah menggodok sistem yang bakal digunakan nanti. Sehingga, pihak bank bisa menerima perngajuan kredit bagi konsumen profesi informal.
"Selama ini yang menjadi masalah kan bank takut menerima pengajuan karena tak ada jaminan. Nah, titik itulah yang akan ditangani oleh PT Askrindo sebagai lembaga penjamin," ujarnya.
Dia menjelaskan, skema yang diambil bakal berbeda dengan KPR pada umumnya. Hal itu disebabkan oleh karakteristik pekerja informal yang unik. Dalam skema tersebut, kredit akan ditagih per hari.
"Sektor informal ini tak akan mampu membayar Rp 600 ribu per bulan. Tapi, jika mereka ditagi Rp 20 ribu saja perhari, mereka dengan mudah membayarnya. Kami sudah mulai pilot project di Palembang soal ini (skema kredit sektor informal). Dan ternyata berhasil," jelasnya.
Soal realisasi, dia yakin skema tersebut bisa dijalankan secepatnya. Pasalnya, pihaknya sudah sampai pada kesepakatan dengan beberapa bank.
"Sudah ada tiga bank yang menyatakan siap membiayai konsumen informal. Bank BTN, BNI, dan BNI Syariah. Nah, kita akan secepatnya undang mereka untuk merampungkan sistem. Syarat mereka cukup mudah. Konsumen tinggal membuka rekening dan menambung selama 3-4 bulan untuk mengetahui kemampuan finansial mereka," terangnya. (bil)
Ketua Real Estat Indonesia (REI) DPD Jatim Erlangga Satriagung mengatakan, saat ini pemerintah memang sedang menggodok skema KPR bagi masyarakat yang tak bekerja pada instansi formal.
"Minggu lalu, saya sudah bicara dengan salah satu perwakilan bank BTN. Dan, mereka membenarkan bakal memberikan kredit bagi masyarakat di sektor informal," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (18/2).
Namun, lanjut dia, belum ada kejelasan detil pada rencana tersebut. Menurutnya, pemerintah saat ini yang masih membicarakan adalah cara pembiayaan. Misalnya, tentang lembaga yang menjamin asuransi konsumen. Atau, bagaimana angsuran akan dilakukan. "Tapi, untuk kuota KPR sektor informal dan detil lainnya, masih belum ada keputusan," jelasnya.
Meski begitu, dia yakin realisasi skema tersebut bisa dicapai semester dua tahun ini. "Ini nggak sulit kok. Bukan menciptakan suatu kebijakan baru. Hanya memodifikasi dan menggabungkan kebijakan yang sudah ada," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, pihaknya sudah menggodok sistem yang bakal digunakan nanti. Sehingga, pihak bank bisa menerima perngajuan kredit bagi konsumen profesi informal.
"Selama ini yang menjadi masalah kan bank takut menerima pengajuan karena tak ada jaminan. Nah, titik itulah yang akan ditangani oleh PT Askrindo sebagai lembaga penjamin," ujarnya.
Dia menjelaskan, skema yang diambil bakal berbeda dengan KPR pada umumnya. Hal itu disebabkan oleh karakteristik pekerja informal yang unik. Dalam skema tersebut, kredit akan ditagih per hari.
"Sektor informal ini tak akan mampu membayar Rp 600 ribu per bulan. Tapi, jika mereka ditagi Rp 20 ribu saja perhari, mereka dengan mudah membayarnya. Kami sudah mulai pilot project di Palembang soal ini (skema kredit sektor informal). Dan ternyata berhasil," jelasnya.
Soal realisasi, dia yakin skema tersebut bisa dijalankan secepatnya. Pasalnya, pihaknya sudah sampai pada kesepakatan dengan beberapa bank.
"Sudah ada tiga bank yang menyatakan siap membiayai konsumen informal. Bank BTN, BNI, dan BNI Syariah. Nah, kita akan secepatnya undang mereka untuk merampungkan sistem. Syarat mereka cukup mudah. Konsumen tinggal membuka rekening dan menambung selama 3-4 bulan untuk mengetahui kemampuan finansial mereka," terangnya. (bil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Impor Ponsel Ilegal Belum Ditangani Serius
Redaktur : Tim Redaksi